REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan "memanfaatkan" preman untuk mengatasi masalah parkir di Jakarta. Caranya, Pemprov akan merekrut mereka untuk menjadi petugas "Parking Meter" yang akan diterapkan Pemprov.
Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan, nantinya akan ada seleksi bagi preman yang akan ditugaskan sebagai petugas parkir meter.
"Ya kita seleksi dong, kita nggak mungkin pelihara preman,"ujar pria yang akrab disapa Ahok itu, Jumat (21/3) di Balai Kota.
Perekrutan ini, kata Ahok, selain untuk menata parkir di Jakarta, juga cara memberantas premanisme di Jakarta.
"Kita tidak bisa memberantas premanisme tanpa ada solusi. Maka dari itu, seleksi untuk dipekerjakan merupakan solusi," sebut Ahok.
Sistem parking meter merupakan perangkat yang digunakan sebagai pembayaran jasa parkir kendaraan bermotor di bahu jalan atau on street dalam jangka waktu terbatas.
Tarif parkir on street dengan sistem parking meter akan ditentukan per jam berdasarkan zonasi. Ada zonasi yang tarifnya Rp3.000, Rp4.000 dan Rp 8.000 per jam.
Penerapan sistem parking meter juga bertujuan mengatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di wilayah ibu kota, sehingga membantu mengurangi kemacetan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika