REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumhur Hidayat berterima kasih telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Presiden memberhentikan saya sebagai Kepala BNP2TKI dan digantikan oleh Bapak Gatot Abdullah Mansur per 11 Maret 2014," kata Jumhur di Jakarta, Senin (17/3), menanggapi pemberhentian dirinya dari jabatannya.
"Secara khusus saya berterima kasih kepada Presiden RI yang telah mempercayakan saya untuk menjadi Kepala BNP2TKI selama ini," katanya menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga memohon maaf atas semua hal yang barangkali selama dia menjabat sebagai Kepala BNP2TKI belum dapat memenuhi harapan.
"Namun demikian, saya tahu bahwa Bapak Gatot Abdullah Mansur memiliki kredibilitas dalam mengurus TKI dan Insya Allah akan lebih baik dari saya," katanya.
Jumhur juga berterima kasih kepada para sahabat dan masyarakat yang telah memberikan saran dan kritik yang tajam demi perbaikan pelayanan kepada TKI.
Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tertanggal 11 Maret 2014.
Sebagai pengganti Jumhur, Presiden Yudhoyono menugaskan mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdulah Mansyur.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan salah satu pertimbangan Presiden dalam memberhentikan Moh Jumhur Hidayat itu adalah dalam rangka penyegaran organisasi.
"Jumhur Hidayat sudah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI selama lebih dari tujuh tahun," katanya.
Jumhur ditunjuk sebagai Kepala BNP2TKI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/M Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007.
Selain itu disebutkan Menakertrans Muhaimin Iskandar sudah meminta penggantian ini sejak beberapa bulan lalu.
Mengenai pengangkatan Gatot Abdulah Mansyur sebagai Kepala BNP2TKI itu, menurut Seskab Dipo Alam, dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan selama bertugas sebagai Duta Besar RI di Riyadh, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri.
"Pengalaman selama bertugas di Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam menangani berbagai masalah TKI," tuturnya.
Seskab Dipo Alam juga mengemukakan, pejabat baru Kepala BNP2TKI itu diharapkan mampu mengembangkan potensi dan peluang penempatan TKI dan perlindungan TKI di wilayah lain, seperti Hong Kong dan Korea Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika