REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden SBY tidak mau membebankan presiden penggantinya dengan kebakaran hutan dan kabut asap. Dia ingin permasalahan ini tuntas sehingga presiden baru dapat fokus pada penyelesaian hal lain.
Pada Senin (17/3) SBY telah memberikan arahan dan instruksi di depan 1.000 personil apel siaga terpadu pada (17/3) pukul 07.30 WIB di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin Riau. "Harus ada kebijakan program aksi dan ke depan. Tujuan jangka pendek api padam, asap hilang," jelas SBY dalam siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterima Republika.
Jangka menengah dan panjang, tidak ada lagi bencana asap, kebakaran lahan, dan hutan di Riau ini secara terus menerus. Untuk itu ada kebijakan dalam dua tahap. Tahap satu adalah operasi tanggap darurat penanggulangan bencana asap. Penertiban kawasan dan pencegahan bahaya asap. Operasi tadi dilaksanakan tiga pekan sejak tiga hari lalu.
"Harapan saya maksimal tiga pekan dari sekarang api dapat dipadamkan dan asap hilang. Saya instruksikan satgas untuk gunakan semua peralatan dan melakukan semua cara yang dapat ditempuh," imbuhnya.
Penegakan hukum harus tegas, keras dan cepat. Harus menimbulkan efek jera untuk mereka yang menyebabkan bencana kemanusiaan. TNI dan Polri, baik satuan wilayah dan pusat diharapkannya dioperasikan di wilayah yang terdampak. Semua harus terjamah dan tuntaskan padamkan api. Komando pengendali operasi tingkat nasional oleh Kepala BNPB, dan di daerah Gubernur. Itu tahap satu dari program aksi yang harus dilakukan.
Tahap dua adalah penertiban kawasan dan pencegahan bencana asap di masa mendatang. Tentu dengan sistem dan prosedur aksi nyata sehingga mencegah bencana seperti ini. Pelaksanaannya selama bulan April sampai September. "Kenapa September karena ini akhir tugas saya sebagai pemimpin bangsa ini. Saya ingin kita dapat melakukan sebanyak mungkin dan tidak membebankan kepada presiden baru," paparnya.
SBY meminta, harus ditertibkan perkebunan illegal, yaitu yang surat ijin dari kepala desa tetapi bertabrakan dengan UU, atau kasus sejenis. Hentikan praktek illegal logging. "Kita harus punya sistem sekaligus protap aksi nyata di lapangan yang bisa pencegahan dan tindakan dini apabila ada kebakaran," jelasnya.
Harus ada perlindungan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak berdosa ikut menderita. "Kita harus lindungi mereka apabila ada kebakaran, kita harus memastikan dan memikirkan untuk peralatan bagi mereka untuk membantu menghentikan kebakaran," jelasnya. Bersihkan ladang tanpa harus membakar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika