REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Hasanudin Makassar menggelar Temu dan Dialog Kebangsaan Generasi Muda, Jumat (14/3) di Aula Prof. Dr. Syukur Abdullah, Gedung Fisip. Acara ini melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin dan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Indonesia (ILMISPI).
Acara yang bertemakan penguatan nilai-nilai kebangsaan untuk keutuhan NKRI ini dihadiri lebih dari 200 mahasiswa sekitar Sulawesi Selatan. Pembicara dalam acara itu, Prof. Dr. Salim Said, mengatakan Bangsa Indonesia sebagai negara yang baru lahir, sudah berjalan cukup baik. Demokratisasi bermakna kebebasan dalam menyatakan pendapat sudah terakomodasi dengan baik. "Namun, memang harus diakui masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, khususnya terkait dengan Nilai-nilai kebangsaan," paparnya, Sabtu (15/3).
Tradisi dan budaya luhur bangsa sempat terkenal di Penjuru dunia. Kini mengalami titik rendah yang kemudian membuat bangsa ini kehilangan arah dalam membangun bangsa. "Perlu terus di gugah dan diupayakan agar generasi muda mau menguatkan Nilai-nilai kebangsaan, sehingga jati diri bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa dengan peradaban yang tinggi," paparnya.
Rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Aries Tina, mengatakan lunturnya nilai-nilai kebangsaan Indonesia saat ini, disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengidentifikasi musuh bersama. Dahulu para pendiri bangsa mampu menyatukan diri, karena situasi saat itu dan kecerdasan mereka dalam mengarahkan siapa musuh bersama rakyat pada masa itu.
Jika Bangsa Indonesia ingin maju, harus mampu mengidentifikasi musuh bersama rakyat Indonesia. "Buang jauh-jauh hal-hal kecil yang dapat menyebabkan konflik komunal dan fokus melakukan hal-hal besar agar menjadi bangsa yang besar," imbuhnya.
Ketua Forum Pemred, Norjaman Mochtar mengatakan, pemimpin, negarawan dan politisi bangsa saat ini berjalan sendiri-sendiri dalam membangun bangsa. Tidak ada arah dan petunjuk yang sama. Menurutnya sangat penting kembali menata ulang konstitusi negara, diantaranya kembali menghidupkan GBHN dan mengembalikan MPR sebagi Lembaga Tertinggi Negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika