REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Lembaga Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (pussbik) Lampung, mendesak kepolisian dan kejaksaan proaktif mengusut tuntas dugaan penyelewengan uang rakyat miliaran rupiah dalam program umrah pemerintah provinsi (pemprov) Lampung.
"Program ini sudah tidak tepat sasaran lagi. Uang rakyat miliaran rupiah ini sarat dengan penyelewengan pihak tertentu baik eksekutif maupun legislatif. Polisi dan jaksa proaktif usut kasus ini," kata Ketua Pussbik Lampung, Ariyanto, kepada Republika di Bandar Lampung, Rabu (12/3).
Ariyanto menanggapi beredarnya 16 anggota DPRD Lampung diberangkatkan Pemprov Lampung bersama dengan 850 orang lainnya ke Tanah Suci lewat program umrah tahun 2014, dengan uang rakyat Rp 21,25 miliar. Ia mengatakan program ini perlu dievaluasi lagi, karena telah melenceng dari tujuan semula untuk ibadah bagi warga tidak mampu.
Menurut dia, setiap program unggulan Pemprov Lampung ini semisal umrah, sangat tidak transparan kepada publik, baik mekanisme siapa yang berhak berangkat umrah maupun klasifikasinya. "Saya melihat banyak yang mendompleng nama tertentu, namun yang berangkat berbeda," kata dia.
Selain itu, ia mendesak pihak berwenang menyelidiki anggaran dari uang rakyat ini, dengan pelaksanaan program,apakah sesuai dengan peruntukannya atau hanya sebatas program, namun tidak ada target yang dicapai.
Menurut dia, nama-nama anggota dewan yang masuk daftar peserta umrah patut dipertanyakan, karena program ini untuk rakyat bukan orang mampu. Untuk itu, ia mengatakan DPRD Lampung harus mengklarifikasi anggotanya yang berangkat tersebut agar transparan dalam penggunaan anggaran.
Seperti diketahui, pemerintah Provinsi (pemprov) Lampung, tahun anggaran 2014, yang dimulai April ini, mengumrahkan 850 orang dari berbagai kalangan ke Tanah Suci. Ironisnya, duit rakyat ini juga termasuk mengumrahkan 16 anggota DPRD Lampung dengan nama secara ganda dalam daftar nomor urut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika