REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widod (Jokowi) diduga dijual broker yang menyebabkan rusaknya 13 bus Trasnjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Dugaan ada penyimpangan dalam proyek bus karatan itu memunculkan nama Michael Bimo Putranto, mantan tim sukses Jokowi-FX Hadi Rudyatmo pada Pemilukada Wali Kota Solo 2005 dan 2010.
Anggota DPRD Kota Solo periode 2004-2009 itu disinyalir ikut bermain dalam proyek pembelian bus senilai Rp 1,5 triliun tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan Bimo memiliki rekam jejak buruk. Ahok menduga Bimo kerap menjual nama Jokowi untuk mendapat keuntungan. “Aku sudah tanya Pak Jokowi. Itu anak memang dari dulu di Solo suka begitu. Suka memanfaatkan nama Pak Jokowi,” ujarnya, Senin (10/3).
Menurut Ahok, cara Bimo “menjual” nama Jokowi, yaitu dengan memamerkan fotonya saat sedang bersama dengan orang nomor satu di DKI tersebut kepada para pengusaha. Kemudian, ia menambahkan, Bimo akan berusaha meyakinkan si pengusaha jika ia bisa melobi Jokowi agar memenangkan proyek tertentu.
Ahok menduga, dengan cara seperti itulah Michael mendapat keuntungan. “Kalau ada proyek, dia suka ngaku-ngaku dekat Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kaget. Rupanya dia jualan di depan pengusaha,” ujar mantan bupati Belitung Timur tersebut.
Secara terpisah Gubernur Jokowi mengaku mengenal Bimo. Namun, Jokowi menegaskan dia tidak mengetahui kalau mantan orang kepercayaannya tersebut ikut terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. “Ya, kenal. Tapi, saya tidak mengerti dia ikut lelang atau hanya makelar. Masak mentang-mentang saya kenal, terus saya harus urusi,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (10/3).
Mantan wali kota Solo ini mengatakan, keterlibatan Bimo dalam pengadaan bus merupakan risiko dari sistem lelang. Sebab, uajrnya, pemenang tender bisa siapa saja. Mulai dari orang dekat hingga musuh sekalipun.
Meski mengaku kenal dengan Bimo, Jokowi menjamin tidak akan memberikan perlakuan khusus kepadanya. Jokowi menegaskan, siapa pun yang bermain dalam pengadaan bus tersebut, pasti akan berurusan dengan pihak berwajib. “Harus dipisahkan mana urusan pemerintahan, keluarga, dan mana urusan teman-teman,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Dikatakan Jokowi, saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika hasilnya menunjukkan ada penyimpangan, Pemprov DKI akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berbicara di Solo, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo (Rudi) membantah jika Bimo masuk timses pemenangan Pemilukada Wali Kota Surakarta Jokowi-Rudi. “Michael Bimo Putranto tidak pernah masuk tim sukses (timses), baik untuk periode pertama maupun kedua (periode 2005-2010 dan 2010-2015). Semuanya ada surat keputusannya untuk mengangkat menjadi tim tersebut,” kata Rudi, Senin.
Saat pemilukada tersebut, Rudi menjadi Wakil Wali Kota Surakarta. Sekarang, dia Wali Kota Surakarta setelah Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI. Dia mengatakan, pada pemilukada periode 2005-2010 itu ketua tim suksesnya Bambang Wijayanto dan periode 2010-2015 adalah Putu Gunawan yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik Hubungan Antarlembaga DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta.
“Michael Bimo Putranto, mantan anggota DPRD Kota Surakarta, Presiden Pasoepati (kelompok suporter Persis Solo), dan menjabat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah itu benar, tapi bukan mantan ketua tim sukses Pilkada Wali Kota Surakarta pasangan Jokowi-Rudi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika