REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memiliki potensi untuk berdaulat dalam sektor pangan dan energi. Potensi inilah yang menjadi tantangan bagi pemimpin Indonesia untuk diwujudkan di masa mendatang.
"Sebenarnya tidak sulit untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi itu. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk itu,'' kata Isran Noor, ketua umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), melalui siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Senin (10/3).
Isran menyampaikan hal tersebut saat berbicara pada acara debat calon presiden Konvensi Rakyat dengan tema 'Masalah Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Penegakan Hukum' di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan, untuk membuat Indonesia mandiri sebenarnya bisa dilakukan.
Isran memberi contoh, saat ini ada sekitar 42 juta hektare lahan yang tersedia. Kalau dari jumlah tersebut, 60 persen digunakan untuk produksi maka harapannya akan bisa menyerap sekitar 35 juta tenaga kerja.
"Kalau dari satu tenaga kerja itu membiayai 1 istri dan 2 anak maka ada 105 juta orang yang tercukup. Inilah potensi yang bisa kita lakukan," kata dia.
Keyakinan untuk membuat Indonesia berdaya, kata Isran, bukan tanpa alasan. Ia mengatakan pada masa lalu. negeri ini pernah melakukan swasembada beras. Keberhasilan itu membuatnya yakin untuk bisa diulang lagi pada masa mendatang.
"Keyakinan ini muncul karena sampai sekarang masih banyak lahan yang menganggur, khususnya di luar Pulau Jawa. Lahan-lahan ini tentunya perlu kita optimalkan. Saya rasa ini bisa kita lakukan untuk bisa membuat kita berdaya," ujar Bupati Kutai Timur ini.
Terkait dengan kedaulatan dan ketahanan energi, Isran mengatakan potensi kekayaan energi tersebut sangat berlimpah di Indonesia. Selama ini, kata dia, Indonesia masih terlalu fokus pada energi fosil.
"Padahal kita punya banyak potensi energi terbarukan, seperti panas bumi yang mencapai 40 persen dari potensi dunia, ada angin, matahari, dan lainnya. Ini yang belum dimanfaatkaan maksimal. Sekali lagi semua ini potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh para pemimpin terpilih di masa depan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika