REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor menyampaikan komitmennya untuk tidak menghapus tenaga honorer, karena bisa berdampak pada pengangguran massal di setiap daerah. "Saya berkomitmen tenaga honorer tidak akan dihapus. Apakah nantinya diganti namanya sesuai nomenklatur," kata Isran Noor dalam keterangan resmi di Samarinda, Kamis (13/10/2022).

Isran Noor mengatakan dalam pemerintahan terkecil seperti desa juga memiliki tenaga penyuluh dan ditambah lagi komponen pendukungnya seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang jumlahnya 480 ribu di seluruh Indonesia.

"Dari angka tersebut, ternyata banyak yang berstatus masih honor, termasuk pengurus dan anggota Perhiptani Kabupaten Kutai Timur yang jumlahnya 265 orang, juga masih banyak yang honor," ujarnya seraya mengungkapkan rencana pemerintah pusat menghapus mereka.

Menurut Isran, hingga saat ini pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja di luar pemerintahan, sebagai solusi bila aturan penghapusan tenaga honor tersebut diterapkan. "Data yang saya dapatkan, tenaga honor di seluruh Republik Indonesia jumlahnya lebih kurang tiga juta orang, itu termasuk honor guru, penyuluh dan tenaga kesehatan," sebutnya.

Dengan tiga juta orang lanjutnya, masing-masing menanggung empat anggota keluarga, maka jumlah berlipat. "Dampaknya secara tidak langsung menambah angka pengangguran serta menciptakan kemiskinan baru," ungkapnya.

Mantan Bupati Kutai Timur ini pun menceritakan dirinya pernah ke Jawa Tengah, di salah satu SD negeri di Batu Raden. "Dari 10 guru yang mengajar, ternyata hanya tiga yang berstatus PNS, sisanya 7 guru adalah honorer dengan gaji Rp300 ribu, pekerjaan sama guru PNS," bebernya.

Karena itu, Gubernur Isran Noor bertekad tetap mempertahankan tenaga honor bahkan mengupayakan meningkatkan kesejahteraan mereka. "Tapi mereka mensyukuri dan senang, itu baru satu sekolah. Lalu kenapa tenaga honor mau dihapus," kata Isran Noor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika