REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi C DPRD Jawa Barat Maman Abdurahman menyayangkan proses serta mekanisme dari pencalonan Direksi Bank BJB yang dinilai tidak transparan, terlebih bank daerah milik Pemprov Jawa Barat ini sudah Go Public sejak beberapa tahun lalu.

"Kecewa tentu, jadi minimal saya dan teman-teman saya di Komisi C dikasih tahulah nama-nama yang diajukan sebelum diajukan dan ditetapkan (OJK)", kata Maman Abdulrahman, ketika dihubungi, Jumat.

Menurut dia, empat orang calon Direksi Bank BJB yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengisi dua jabatan direksi yaitu Direktur Komersial dan Direktur Treasury dan Internasional, ternyata tidak pernah disampaikan pada mitra kerja di DPRD oleh Bank BJB.

"Makanya, kami terkejut dengan munculnya empat orang tersebut," katanya.

Dikatakan dia, Bank BJB sebagai bank yang sudah "Go Public" tersebut harus memperlihatkan keterbukaannya kepada masyarakat.

"Kami tidak akan melakukan penitipan nama calon direksi, tidak perlu khawatir karena ada akhirnya keputusan itu bukan di tangan pemerintah dan dewan," katanya.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar mekanisme yang ditempuh harus memperlihatkan pada OJK bahwa ada personifikasi yang profesional diajukan.

Dirinya menyatakan tidak habis pikir menjelang RUPS Luar Biasa yang akan digelar pada 26 Maret 2014 keterbukaan itu tidak diperlihatkan BJB.

"Saya bahkan lebih kaget lagi kalau sebetulnya ada figur yang fit dan proper testnya rangking 1 tidak diajukan BJB," katanya.

Ia menilai sebagai bank yang sudah "Go Publik" maka sudah seharusnya Bank BJB harus tetap memandang Komisi C DPRD Jabar sebagai mitra kerja.

"Kalau transparansi dan proses pencalonan tidak adil, karena kondisi ini bisa dipandang sebagai sebuah keputusan yang sarat politis," katanya.

Sehingga, lanjut Maman, Bank BJB harus mengedepankan profesionalitas, tidak mementingkan kepentingan golongan atau pihak tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika