REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Supriadi Priatna mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta uang jaminan (performance bonds) kepada PT Jakarta Monorail (JM) sebesar lima persen dari total nilai proyek.
Dedy mengatakan, Bappenas mengatur besaran uang jaminan proyek harus dikisaran satu sampai lima persen. Apabila Pemprov DKI menganggap perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut bonafide, maka uang jaminan bisa satu persen. Namun, apabila ragu-ragu, Pemprov bisa meminta uang jaminan sebesar 5 persen.
"Kita sih mengusulkan lima persen dulu. Tapi kalau misalnya gubernur menawar dibawah lima persen dan tidak kurang dari satu persen, itu masih oke," ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/3).
Menurut Dedy, Bappenas tidak berhak menentukan sebuah perusahaan terpercaya atau tidak. Pemprov DKI-lah yang berhak menilai kualitas sebuah perusahaan untuk menentukan uang jaminan yang mereka inginkan.
Seperti diketahui, hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT JM belum sepakat mengenai besaran uang jaminan proyek monorel. Pemprov DKI menginginkan agar uang jaminan sebesar 1 sampai 1,5 persen dari total proyek yang senilai Rp 11 triliun. Sementara PT JM menginginkan uang jaminan sebesar 0,5 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
