REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Pusat Studi Bencana, Institut Pertanian Bogor, Prof Dr Euis Sunarti, menyayangkan belum terbentuknya Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Bogor.
"Bencana longsor di Kota Bogor hingga menewaskan empat orang awal pekan ini, antara lain akibat akumulasi dari beberapa faktor yang saling berinteraksi, salah satunya belum terbentuknya BPBD di wilayah tersebut," katanya di Bogor, Senin.
Ia mengemukakan di Kota Bogor sering terjadi bencana longsor tapi dalam skala kecil. Namun dampaknya sangat fatal karena selalu dibarengi jatuhnya korban jiwa. Ini adalah hasil dari beberapa faktor yang saling berinteraksi salah satunya karena tidak adanya BPBD.
Prof Euis menjelaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab membina masyarakat dalam menghadapi kebencanaan. Akibat belum adanya BPBD di Kota Bogor, maka peran pengurangan risiko dari mitigasi bencana menjadi minim.
Dikatakannya, Pemerintah Kota Bogor memang memiliki Satlak (Satuan Pelaksanana) Penanggulangan Bencana yang terdiri dari sejumlah instansi pemerintah terkait yakni UPT Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial Ketenagakerajan dan Transmigrasi, Badan Pengawas Pembangunan Permukiman dan Dinas Kesehatan.
Menurut Euis, Satlak penanggulangan bencana saja tidak cukup dalam upaya menanggulangi bencana di Kota Bogor karena hanya persifat penanganan pasca yakni tanggap darurat dan pemberian bantuan.
"Memang ada Satlak, tapi sifatnya pascabencana. Padahal dalam kebencanaan ada pra, tanggap dan pasca," ujarnya.
Poin lainnya yang menjadi catatan kondisi kebencanaan di Kota Bogor, adalah membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Menurut Euis, masyarakat harus memiliki pemahaman tentang risiko bencana.
Ia mempertanyakan kenapa masyarakat yang sudah mengetahui tinggal di pinggir tebing yang tinggi dan memiliki risiko terjadinya bencana, tetapi seolah tidak peduli terhadap diri sendiri.
Dalam kasus ini, lanjut Euis, ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Bogor kurang peduli dengan keselamatan diri sendiri, yakni pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan belum optimal dikarenakan keterbatasan kemampuan, dan bisa juga karena keterbatasan pilihan.
"Kenapa masyarakat tidak punya respons atau rasa takut akan risiko bencana, bisa karena tidak tahu atau mungkin tidak punya pilihan untuk tinggal dimana. Tapi jika masyarakat sadar dan peduli mereka tentu punya pilihan," ujarnya.
Tidak adanya kepedulian masyarakat akan risiko bencana terhadap diri dan keluargannya, sebagai akibat dari belum adanya pembinaan yang merupakan bagian dari tugas BPBD dalam prapenanggulangan bencana.
Prof Euis mencontohkan, banyak kejadian longsor yang telah terjadi di wilayah Kota Bogor, dapat menjadi informasi dan pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada dengan keselamatan diri sendiri.
Peran pelatihan, pembinaan tanggap darurat juga perlu dilakukan, tidak hanya dari Pemerintah Kota Bogor tapi juga dapat dilakukan oleh lembaga atau komunitas lainnya.
"Dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab pada penanggulangan bencana, mulai dari pra, tanggap dan pasca," ujar Prof Euis.
Faktor berikutnya lanjut Prof Euis, adalah pemerintah harus memetakan titik-titik rawan bencana, walau belum memiliki badan penanggulangan bencana.
Pemerintah harus optimal melakukan pemetaan mengingat wilayah Kota Bogor luasnya lebih kecil dari Kabupaten Bogor.
Pemetaan juga merupakan salah satu dari tugas prapenanggulangan bencana, yang juga dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk peduli dengan lingkungan dan keselamatan diri sendiri beserta keluarga.
Peristiwa longsor yang menyebabkan korban jiwa hampir setiap tahun terjadi di Kota Bogor. Pada April 2013 longsor di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah juga menewaskan empat orang warga. Pada tahun 2011 di Kelurahan Cibogo, Kecamatan Bogor Tengah, longsor juga menewaskan dua orang warga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika