REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Akun Kurniadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyelidiki kasus rekrutmen CPNS K2 ini.

Apalagi, sekarang ramai diperbincangkan kalau seleksi CPNS ini syarat manipulasi. "Kita masih lakukan penyelidikan," ujarnya, Senin (3/3).

Menurut Akun, seharusnya sesuai surat Kemenpan RB, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan verifikasi pegawai honorernya. Setelah verifikasi, lalu data itu  diajukan ke BKN. Supaya, honorer yang bersangkutan segera memiliki nomor induk kepegawaian (NIK).

Jadi, bila ada pegawai yang tidak memenuhi syarat, seharusnya sudah ketahuan sejak verifikasi tersebut. Tidak seperti sekarang. Ramai diperbincangkan, banyak honorer yang memakai data palsu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika