REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jabar Sumarwan HS membantah informasi Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, Jabar, telah dijual kepada Chevron Corporation, yang benar perusahaan minyak asal Amerika tersebut merupakan salah satu peserta tender PLTP Ciremai.
"Kabar itu pesan berantai di dunia maya tentang Gunung Ceramai akan dijual ke Chevron itu tidak benar, yang benar ialah Chevron adalah salah satu perusahaan peserta tender PLTP Ciremai," kata Sumarwan ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan, Senin (3/3).
Menurut dia, isu yang berhembus Chevron akan mengeksploitasi geothermal akan ada dampak yang dirasakan masyarakat setempat, seperti keluarnya campuran karbon dioksida, hidrogen, sulfida, metana dan amonia yang akan mencemari lingkungan.
Kemudian pencemaran itu akan berpengaruh terhadap pemanasan global, hujan asam, dan bau tidak sedap bahkan beracun itu, kata Sumarwan juga tidak benar dan bahkan kabar kalau Ciremai diawasi BIN dan CIA itu tidak benar.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku heran dengan angka Rp60 triliun yang dicantumkan pesan berantai di dunia maya tersebut karena tanpa pengirim jelas tersebut.
"Sebenarnya nanti dikonsorsium dengan beberapa perusahaan dalam negeri. Jadi Chevron juga telah ditetapkan jadi pemenang tahun lalu. Namun, untuk memulai eksploitasi, Chevron belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP)," katanya.
Ia mengatakan, proses lelang investor beda dengan kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa karena peserta lelang harus membuat perencanaan sampai nanti diterbitkan IUP-nya. "Nah, sekarang kan belum ada IUP-nya," kata dia.
Pihaknya menambahkan, harga investasi geothermal di Jabar per 1 megawatt, membutuhkan sekitar 3 hingga 4 juta dolar Amerika, sementara potensi di Ciremai sekitar 55 megawatt.
Sumarwan menduga kabar Gunung Ciremai akan dijual kemungkinan karena ada ketakutan eksploitasi seperti di Kamojang Papandayan Kabupaten Garut dan Gunung Salak Bogor.
"Sehingga, sebagian masyarakat tampak ketakutan. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada transaksi, dan angka investasi yang ditetapkan hingga saat ini. Angka 60 triliun itu dari mana? Yang jelas, transaksi itu tidak benar," ujar Sumarwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika