REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan kuota elpiji bersubsidi tahun 2014 sebanyak 6,7 juta tabung ukuran tiga kilogram ke pemerintah pusat.
"Dalam rapat gabungan pekan lalu diketahui daerah kita dapat alokasi elpiji sekitar 6,2 juta tabung untuk selama setahun. Kami usulkan sekitar 6,7 juta dengan asumsi 23 ribu tabung per hari," kata Kepala Disperindagkop Bantul, Sulistyanto, Sabtu (1/3).
Menurut dia, usulan elpiji 6,7 juta tabung ukuran tiga kilogram itu didapat dari penghitungan yang menyatakan dari alokasi sekitar 6,2 juta tabung untuk Bantul, masih ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan gasnya di Kabupaten Bantul.
Kekurangan elpiji di Bantul, kata Sulistyanto, karena tingginya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bertambahnya rumah tangga (keluarga baru), juga migrasi atau perpindahan pengguna elpiji dari 12 kg ke 3 kg.
"Dibanding dengan tahun lalu kuota itu memang naik sekitar delapan persen, namun karena beberapa faktor itu, riilnya daerah kita masih kekurangan stok. Makanya kami usulkan kenaikan sekitar 17 persen," katanya.
Pihaknya menjamin bahwa kebutuhan elpiji dengan asumsi sekitar 23 ribu tabung per hari itu akan aman dan tidak terjadi gejolak yang mengakibatkan konsumen kesulitan memperoleh bahan bakar tersebut.
Sulistyanto mengatakan, meski diusulkan dalam rapat gabungan yang juga dihadiri pihak Pertamina, Hiswana Migas dan perwakilan pemerintah pusat tersebut, namun permohonan kenaikan itu belum ditindaklanjuti.
"Untuk sementara ini alokasi elpiji untuk daerah kita masih 6,2 juta tabung. Namun harapan kami paling tidak distribusi 23 ribu tabung per hari dapat dipenuhi, dan sisa kekurangannya sekitar 500 ribu tabung dapat dipenuhi dalam perubahan," katanya.
Kekurangan elpiji bersubsidi tersebut menurutnya juga dialami daerah lain, karena faktornya hampir sama yakni pengaruh peralihan pengguna elpiji dari 12 kg ke tiga kg, sehingga kebutuhannya semakin bertambah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika