REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Masyarakat harus secara aktif berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung, yang sejak awal pelaksanaannya sudah bermasalah.

"Sejak awal (pilgub) pelaksanaannya sudah bermasalah, terutama terkait anggaran. Masyarakat harus turut mengawasi agar dapat dihasilkan pemimpin daerah yang bersih, berkompeten, dan memiliki legitimasi kuat di masyarakat," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Juniardi, di Bandar Lampung, Sabtu (1/3).

Ia menilai mundurnya pilgub membuat masyarakat tidak memperoleh banyak referensi informasi mengenai pasangan calon yang berkompetisi dalam pilgub. "Banyak yang belum diketahui publik. Rekam jejak calon, laporan harta kekayaan, dana kampanye, dan sebagainya," katanya.

Banyak yang menyesalkan, pelaksanaan Pilgub yang bersamaan  dengan pemilu legislatif dan pilpres. Hal ini membuat  masyarakat justru akan  bingung dan minim informasi yang diperoleh. "Sulit mengharapkan pemilih cerdas kalau referensi informasi yang dihasilkan sangat sedikit. Pendidikan politik tidak jalan dengan mekanisme seperti ini," uajrnya.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung juga harus pro aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tidak perlu menunggu adanya permintaan informasi.  "Sampaikan apa-apa saja hal penting yang harus diketahui masyarakat," tambahnya.

Sebab, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban partai politik (parpol) tapi juga stakeholder penyelenggara pemilu, seperti KPU. Transparansi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ikuti Whatsapp Channel Republika