REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan berbagai persoalan di daerah dari hasil koordinasi-supervisi (korsup) 2013. Hasil temuan menunjukkan adanya persoalan terkait sektor ekonomi.
"Pengelolaan tambang, APBD, dan pelayanan publik," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dalam Launching Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Pada Pemerintah Provinsi tahun 2014 di gedung KPK, Jumat (28/2). Termasuk, menurut dia, pemberian perizinan yang menunjukkan indikasi intransparansi dan belum berpihak pada rakyat.
Di beberapa daerah, Busyro mengatakan, salah satu hasil temuan memperlihatkan persoalan pada sektor pertambangan. Masih banyak, menurut dia, pengelolaan sektor tambang yang bermasalah dan tidak transparan. Ia juga menyebut pengelolaannya juga tidak demokratis. "(Juga) menguntungkan pemodal-pemodal, terutama (pemodal) asing," kata dia.
Dari persoalan itu, menurut Busyro, muncul konflik horizontal. Ia mengatakan, beberapa kepala daerah mengakui adanya persoalan serupa. "Ada korelasi konflik horizontal dengan kesalahan pengelolaan APBD dan atau sektor-sektor minerba dan sektor kebijakan publik yang lain," ujar dia.
Atas permasalahan yang ada, Busyro mengatakan, KPK bersama BPKP mengemasnya dengan bentuk kebijakan-kebijakan. Menurut dia, ini merupakan langkah untuk pencegahan. Busyro mengatakan, program korsup ini terus berjalan, termasuk launching korsup yang dilakukan pada Jumat ini. Dalam acara itu, hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, dan Ketua DPRD dari Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Busyro mengatakan, ada beberapa kegiatan dalam korsup pencegahan pada 2014. Menurut dia, akan ada pengamatan dan pengujian pada 129 pemerintahan, dari provinsi hingga ke tingkat daerah. Ia mengatakan, langkah itu terkait dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan nasional. "Yaitu sektor ketahanan pangan, pertambangan, pendapatan, dengan penekanan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD," kata dia.
Terkait pengelolaan anggaran itu, menurut Busyro, penekanannya ada pada APBD Perubahan (APBD-P). Terutama yang menyangkut penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ia mengatakan, program korsup pencegahan juga menyoroti persoalan sektor pelaksanaan pelayanan publik. "Ini sektor-sektor yang ingin kami beri penekanan," ujar dia.
Busyro juga mengatakan, pengamatan dan pengujian akan dilakukan terhadap kantor pertanahan dan imigrasi. Karena, menurut dia, pada sektor itu juga masih banyak persoalan. Dengan adanya korsup ini, Busyro berharap, akan muncul desain rencana pembangunan daerah yang transparan. "Juga pro pada pemerakyatan atau demokratisasi di semua sektor APBD, pengembangan usaha, dan sektor-sektor tambang dalam arti luas," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika