REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, naiknya Badrodin Haiti menjadi Wakapolri bukanlah keputusan yang menjunjung profesionalitas. Ia menjelaskan, kenaikan itu berdasarkan pertimbangan politik.

''ini penilaian politis bukan pertimbangan profesional. politis mengingat akan pemilu, ia (Badrodin) juga pernah dapat citra baik waktu jadi Kapolda di Poso (Sulteng) padahal urusan Wakapolri merupakan urusan dalam. Makanya ini pertimbangan politis daripada memerbaiki internal dalam polisi,'' kata dia, Jumat (28/2).

Ia menjelaskan, tugas Wakapolri lebih kepada bagian internal seperti pembinaan anggota, pendidikan, logistik dan permasalahan organisasi kepolisian. Wakapolri yang mengurusi bagian internal polisi terbukti dengan dipotongnya pengijinan Kapolri untuk mengenakan jilbab bagi polwan muslimah.

''Sekalipun memang ia (Oegroseno) menyatakan tidak perlu berjilbab dan Kapolri sudah mengijinkan,'' kata Bambang.

Bambang mengatakan, dari sini terlihatada kontradiksi antar pimpinan Polri dan wakil pimpinannya. Ada ketidakkompakan di antara Sutarman dan Oegroseno dalam menanggapi permasalahan jilbab. ''Ini tidak kompak, kalau kapolri sudah menyatakan seperti itu ya jangan dipotong, akibatnya kan sekarang polwan kecewa dengan sikap seperti itu, mesikpun kepemimpinan Kapolri kurang tegas. Kok, dipotong mau mau saja,'' kata Bambang.

Masalahnya waktu itu penyeragaman sudah ada dan Kapolri sudah mengijinkan, patut dipertanyakan alasan pemotongan tersebut dengan alasan biayanya yang tidak cukup. Jilbab itu bukan hal yang buruk, dan memang untuk penampilan yang lebih baik apalagi di Indonesia banyak yang muslim. Bambang juga mengatakan, pengenaan jilbab bisa mencegah perilaku menyimpang yang ada di organisasi.

''Jangan sampai pemimpin sekarang mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan bawahannya seperti kalau mau jilbab ke Aceh. Itu menyakitkan,'' kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika