Untuk itu ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meningkatkan kegiatan diklat dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan tersebut.

Selain itu pihak sekolah juga diminta lebih menekankan pendidikan wawasan kebangsaan, Pancasila, dan UUD 1945 kepada siswa-siswinya agar menjadi generasi penerus yang cinta Tanah Air.

"Saat ini banyak perilaku PNS dan siswa yang tidak sesuai lagi dengan kaedah-kaedah yang berlaku, karena kurangnya wawasan kebangsaan," ujarnya menambahkan.

Ia mengatakan, PNS sebagai unsur aparatur dan abdi masyarakat harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Kita cukup prihatin saat ini banyak aparatur pemerintahan yang terlibat korupsi, narkoba dan lainnya," ujarnya.

Ia mengatakan, setiap PNS harus bertakwa kepada Tuhan, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah.

"Kita terus berupaya meningkatkan perilaku PNS dan generasi muda ini agar menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujarnya.