REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memposisikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai "host" penuntasan penelitian Situs Megalitik Gunung Padang di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.
Presiden SBY menghendaki penanganan Situs Megalitik Gunung Padang seperti pada Candi Borobudur.
Karenanya, SBY menyatakan akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Peraturan Presiden (Perpres) untuk membakukan organisasi pelaksana pemugaran secara paripurna.
Wagub Jabar mengatakan, pengelolaan, pengembangan dan penelitian Situs Gunung Padang harus terus dilakukan dan Pemprov Jabar sudah membuat Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk hal tersebut.
"Namun untuk ke depannya akan didorong bagaimana agar bisa menjadi cagar budaya. Atau mungkin nantinya akan dibuat Perpresnya. Itu, sedang digodok makanya kemarin ada Kemenpera, PU, Kemdikbud," katanya.
Ia menuturkan, Situs Gunung Padang seharusnya tak hanya diteliti tapi harus ada pengelolaannya dan lahan yang akan diteliti pun, diperluas menjadi 29, 8 hektare.
"Pada mulanya luas lahan penelitian Gunung Padang hanya 25 hektare. Kemudian ahan penelitian itu diperluas, karena Kemendikbud melihatnya kalau hanya 25 hektare masih kurang," katanya.
Pemprov Jabar, kata dia, akan melakukan pembebasan lahan seluas 29,8 hektare itu dan anggarannya berasal dari APBN serta APBD Provinsi Jabar juga dari APBD Kabupaten Cianjur.
Ia menjelaskan, antara pengelolaan dan penelitian akan digarap bersamaan karena jika hanya dilakukan penelitian tanpa pengelolaan bisa ambruk.
"Saya yakin draf cagar budaya ini sudah bisa menghilangkan pro kontra dan kontroversi yang ada di Gunung Padang. Jika hanya diskusi terus, saya khawatir dari tempat lain datang meniliti. Yang dikhawatirkan asing. Gunung Padang kan daya tarik dunia,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika