REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Polemik seputar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi sorotan. Direktur Political Communication (PolcoMM) Institute Heri Budianto berharap adanya persoalan terkait kepala daerah yang akrab dipanggil Risma itu tidak dijadikan sebagai komoditas politik pihak tertentu.
"Yang mengkhawatirkan kita adalah polemik yang mendera Risma ini dijadikan komoditas politik oleh orang-orang tertentu untuk mencapai tujuan politik tertentu," kata Heri, selepas acara diskusi di Jakarta, Ahad (23/2). Apalagi, Heri melihat, sosok Risma sebagai tokoh yang tengah menjadi fenomena nasional.
Risma belakangan ini tengah mencari penjelasan mengenai pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang dia nilai tidak sesuai prosedur. Ia juga sempat menyatakan diri ingin mundur dari jabatannya. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memanggil Risma. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sempat menelepon untuk meminta Risma tidak mundur sebagai Wali Kota Surabaya.
Heri mengkhawatirkan adanya perhatian dari para elite ini terhadap Risma didompleng dengan kepentingan politik tertentu. Jangan sampai, ia mengatakan, langkah-langkah dari para elite politik itu hanya untuk mencari perhatian publik. "Ini gawat kalau itu terjadi, menurut saya. Jangan sampai seperti itu," kata dia.
Menurut Heri, siapapun yang menaruh perhatian terhadap permasalahan Risma harus melihat duduk persoalannya. Kemudian, ia mengatakan, memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena, menurut dia, menjadikan Risma untuk kepentingan politik tertentu merupakan upaya menyesatkan. Ia melihat posisi presiden dan Priyo pun, contohnya, harus juga sesuai kapasitasnya.
"Oke presiden, oke pimpinan DPR. Tapi kapasitas anda untuk menyelesaikan persoalan Risma," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
