REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP membantah informasi yang mereka sampaikan soal penyadapan terhadap Megawati dan Joko Widodo bertujuan pencitraan. Pasalnya informasi penyadapan disampaikan PDIP karena memang baru sekarang ditanyakan oleh wartawan.
"Jadi, kenapa kabar ini baru muncul sekarang ke permukaan? Karena baru ditanya sekarang. Jadi, ini bukan pecitraan atau pengalihan isu," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanudin ketika dihubungi Republika, Jum'at (21/2).
Wakil Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan tidak ada maksud dari PDIP mengalihkan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Elite-elite PDIP menurutnya hanya berada dalam posisi menjawab pertanyaan wartawan. "Isu ini muncul jauh setelah aksi penyadapan karena memang baru kali ini tokoh PDI Perjuangan, seperti Sekjen Tjahjo Kumolo ditanya media," ujarnya.
Lebih lanjut PDIP tidak akan melapor ke aparat hukum perihal penyadapan yang mereka alami. Hasanuddin beralasan PDIP sudah terbiasa mengalami intimidasi dan teror seperti ini. Dan PDIP merasa masih bisa mengatasinya sendiri. "Aksi menyadap dan membuntuti terhadap kami masih di bawah standar, dan kami mampu mengatasinya. Kedua, kami tak mau menjadi geger. Jadi kami atasi sendiri saja," kata mantan Sekretaris Militer Presiden era Megawati Soekarno Putri ini.
Hasannudin menjelaskan informasi penyedapan keluar secara tidak sengaja dari elite-elite PDIP. Beberapa hari lalu sejumlah wartawan menanyakan apakah PDIP pernah merasakan teror kekerasan sebagaimana yang dialami Nasdem Aceh atau tidak? Pertanyaan itu, kata Hasanuddin dijawab apa adanya.
"Saat ditanya soal teror dan aksi penyadapan, ya kami jawab bahwa memang kami juga diteror, dan disadap. Biarlah masyarakat yang menilai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
