REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya, dan Polda Jatim untuk penanggulangan bencana dan penanganan pasca erupsi Gunung Kelud, Jatim dengan membaginya dalam tiga kluster.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, kluster pertama yaitu kluster pengungsi ditangani Pemprov Jatim dibawah pimpinan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. “Sementara kluster kedua yaitu kluster fisik (perbaikan sarana dan prasarana) dibawah komando Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal Ediwan Prabowo,” ujarnya saat konferensi pers status gunung Kelud di Gedung Grahadi di Surabaya, Jatim, Kamis (20/2).
Sementara kluster ketiga yaitu ketertiban dan keamanan dibawah komando Kepala Polda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono. Sedangkan untuk langkah awal yang dilakukan pihaknya saat ini adalah pendataan kerusakan rumah yang terbagi menjadi tiga yaitu kerusakan berat, sedang, dan ringan.
Soekarwo berharap pendataan kerusakan harus rampung pada Sabtu (22/2). Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah menyediakan dana sebesar Rp 100 miliar untuk kebutuhan perbaikan rumah khususnya perbaikan atap, genteng, dan lantai.
Dana itu diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim. Rinciannya Rp 65 miliar berasal dari pengalihan program rehabilitasi tidak layak huni, dan Rp 35 miliar dari dana tidak terduga. Sedangkan perbaikan rumah diserahkan pada Kodam V Brawijaya. Sementara itu, untuk kebutuhan air bersih, perbaikan sumur, pihaknya mengaku tidak dapat dipakai dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
Untuk perbaikan saluran listrik akan diperbaiki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui dana Corporate Social Responshibility (CSR). “Sangat diharapkan perbaikan sarana dan prasarana akibat erupsi Gunung Kelud dapat diselesaikan minimal dua pekan sejak Senin (27/2) dan paling lambat satu bulan sesuai dengan harapan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika