REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengatakan, masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Kelud (1731 mdpl) diminta untuk tetap waspada, meskipun status telah diturunkan menjadi siaga.
"Dengan diturunkan status Siaga maka masyarakat boleh pulang. Tapi masyarakat harus tetap waspada terhadap ancaman lahar hujan," kata Syamsul Maarif di Jakarta, Kamis.
Syamsul mengatakan, langkah selanjutnya akan dilakukan langkah penanganan pemulangan pengungsi dan perbaikan rumah dan sarana prasasarana akan dipimpin Gubernur Jatim.
Pemerintah Pusat akan tetap mendampingi pemda dalam penanganan bencana, ujar Syamsul.
Terkait hal itu, Syamsul menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim, Pemkab Kab Kediri, Blitar, Malang, Jombang dan Kota Batu bersama TNI, Polri, unsur pusat dari K/L, relawan dan masyarakat yang telah melakukan penanganan dengan kompak, memiliki solidaritas dan kesiapsiagaan tinggi.
Gubernur juga telah langsung mengalokasikan dana untuk penanganan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya.Sebelumnya PVMBG telah menurunkan status Kelud dari awas (level IV) menjadi siaga (level III), tmt 20/2.
Data aktivitas vulkanik sejak 14/2 hingga 20/2, tidak ada gempa-gempa vulkanik dan tremor, sehingga Kelud tidak akan meletus lagi.
Namun, masyarakat tetap tidak diperkenankan melakukan aktivitas dalam radius lima kilometer dan di bantaran sungai karena dikhawatirkan adanya ancaman lahar hujan/dingin.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, telah mencairkan Rp100 miliar untuk penanganan perbaikan kerusakan fisik. Rp1 miliar telah disiapkan untuk belanja material.
Data kerusakan akan dilakukan verifikasi hingga Sabtu (22/1) secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan dan Unibraw sebagai fasilitator.
Organisasi telah disusun dengan tiga gugus yaitu gugus (klaster) yakni pemulangan pengungsi dipimpin Wagub Jatim, ketertiban masyarakat dipimpin Kapolda Jatim dan perbaikan rumah dan sarana dan prasarana oleh Pangdam Brawijaya.
Rumah, air bersih dan listrik adalah prioritas utama. Hari Minggu (23/2) akan dikerahkan material untuk perbaikan kerusakan. Senin atau Selasa (24-25/2) akan dilakukan perbaikan fisik oleh TNI, Polri, SKPD dan relawan.
Target dua minggu harus selesai semuanyan, tukas Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika