REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Dugaan penyimpangan dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB di Pemprov DKI Jakarta menjadi perhatian publik. Bus yang didatangkan dari Cina itu ditemukan dalam kondisi berkarat serta tidak sesuai spesifikasi.

Pemerhati perkotaan, Rommy mendesak agar dugaan penyelewangan pengadaan sarana transportasi publik itu segera diusut tuntas. "Oleh karena itu harus segera diusut, agar tidak menimbulkan polemik," ujar penggagas gerakan #betterjk itu di Jakarta, Rabu (19/2).

Apalagi, kata dia, KPK sudah menyampaikan ke publik mengenai persoalan dalam pengadaan bus Transjakarta di DKI. KPK dikatakan Rommy sudah menyampaikan agar Pemprov DKI mau melaporkan jika ada indikasi korupsi dalam pengadaan proyek ini.

"Saya dengar memang Inspektorat DKI Jakarta tengah melakukan investigasi terhadap 90 bus Transjakarta dan 18 BKTP (Bus Kota Terintegrasi Busway)," ungkap calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu.

Rommy menegaskan, di tengah upaya Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama mengalihkan pengendara pribadi ke angkutan massal, maka perlu ada jaminan kualitas Transjakarta agar volume penumpang semakin naik.

"Jangan sampai kejadian pada 2013, karena mogok atau kerusakan teknis, jumlah penumpang menjadi berkurang dari 400 ribu penumpang perhari di 2012 menjadi 300 ribu penumpang per hari di 2013," cetusnya.

Karenanya, lanjut Rommy, harus ada upaya yang serius membenahi birokrasi, apalagi menyangkut program-program yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah krusial di Jakarta.

"Saya mengapresiasi rotasi jabatan yang dilakukan pak Jokowi-Ahok pascainsiden ini. Namun, semakin cepat pengusutan kasus ini dilakukan, dan diberikan efek jera, atau melibatkan KPK misalnya, maka korupsi bisa semakin ditakuti oleh para birokrat di jajaran pemprov DKI," kata Rommy menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika