REPUBLIKA.CO.ID, Jayapura, 19/2 (Antara) - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada hakim yang nakal dengan suka minta-minta, termasuk yang menerima cenderamata dari kepala daerah.
"Kalau sekarang hakim masih mending dan sudah jauh berkurang, hakim yang masih suka minta, suka iseng-iseng minta masih ada. Tapi kalau dulu 10 hakim, contohnya nih, tapi sekarang ini tinggal tiga, berarti masih ada kan," katanya di Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mencontohkan tentang peristiwa menyangkut seorang hakim di Manado, Sulawesi Utara, yang berkelakar di satu kantin. "Eh kalau mau bagi-bagi uang jangan mereka saja, bagi semua," kata Eman seakan mencoba menirukan perkataan seorang hakim di Manado yang diadukan oleh pelapor.
Ia mengatakan bahwa kasus itu akhirnya belum bisa diproses lebih lanjut karena ada bantahan dari hakim itu.
Selain itu, katanya, dua panitera yang saat itu berada di kantin juga mengaku tidak mendengar hal itu, akan tetapi hanya ada bukti dari aduan pelapor sehingga tidak kuat untuk proses selanjutnya.
"Banyak laporan tentang hakim yang nakal tapi tidak disertakan alat bukti, inilah titik lemahnya. Di Papua juga ada, malah kami minta agar aduan hakim yang nakal disertakan bukti tapi sampai sekarang tidak ada balasannya, itu ada di Sorong, Merauke, dan lainnya," katanya.
Ia menyayangkan bahwa laporan aduan menyangkut hakim nakal di Papua karena tidak disertakan alat bukti.
"Termasuk ada hakim yang menerima cenderamata dari para kepala daerah setempat. Saya tidak mau sebutkan, nanti jika bermasalah akan saya tanyakan itu," katanya.
Ia tidak menyebutkan berapa jumlah hakim yang nakal di Papua. Ia mengharapkan pada masa mendatang ada dukungan Pemerintah Pusat untuk membuka kantor penghubung KY di Papua.
Sejak Selasa (19/2) pagi, Eman Suparman yang juga mantan Ketua KY itu berada di Ibu Kota Provinsi Papua di Kota Jayapura untuk menjadi salah satu pemateri seminar transparansi yang diselenggarakan oleh The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) yang disponsori oleh Usaid Indonesia.
Acara itu ditujukan kepada insan pers di Kota Jayapura dengan tujuan memberikan pemahaman yang baik dan benar soal transparansi daerah soal pembangunan di segala bidang dan kebijakan lainnya dari lembaga atau instansi pemerintah yang menggunakan APBN atau APBD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika