REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya mengakui ada persoalan internal antara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, dan pengurus struktur di Jawa Timur.
"Yang terjadi hanya lah masalah internal, dalam kaitan Bu Risma sebagai petugas partai di eksekutif dengan struktur DPC Surabaya dan DPD Jawa Timur," kata Wasekjen DPP PDIP, Achmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/2).
Basarah tidak mengungkap sebab timbulnya persoalan antara Risma dan pengurus PDIP di daerah. Dia menyatakan persoalan ini hanya bagian dari dinamika politik partai. "Bu Risma bukan orang partai, hanya dinamika politik lokal," ujarnya.
DPP PDIP sudah mengambil langkah penyelesaian atas masalah ini. Beberapa waktu lalu, Basarah bersama sekjen Tjahjo Kumolo, ketua DPP Mindo Sianipar, wasekjen Hasto Kristyanto sudah bertemu dengan Risma dan pengurus PDIP Jawa Timur serta Surabaya.
DPP meminta agar Risma tidak mundur dari jabatannya dan meminta kedua belah pihak saling berintrospeksi. "Kami minta mereka saling introspeksi diri, baik struktur partai, Pak Wisnu, dan Bu Risma sendiri," katanya.
Pada bagian lain Basarah menyatakan Risma tidak perlu memasalahkan keputusan DPP menjadikan Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Karena setiap kader partai mesti patuh menjalankan instruksi.
"Keputusan calon wakil wali kota ada di DPP. Seluruh petugas partai harus tunduk pada keputusan dan mengamankan keputusan partai," katanya.
DPP PDIP pun menjanjikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Risma di Kota Surabaya. Di sisi lain dia menegaskan jajaran pengurus PDIP Jawa Timur dan Surabaya harus patuh pada setiap instruksi DPP. Dengan begitu DPP berharap Risma dan Wisnu bisa menjalan tugas memajukan Kota Surabaya lebih baik.
"Kami minta mereka saling introspeksi diri, baik struktur partai, Pak Wisnu, dan Bu Risma sendiri. Pertimbangkan hal-hal yang lebih penting, yaitu masyarakat Surabaya dan kepentingan partai," ujar Basarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika