REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A Abdul Aziz mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kembali melakukan rombak kabinet. Menurut dia, pengantian pejabat perlu dilakukan untuk memberikan nuansa baru dalam pemerintahan. 

Namun, Aziz tidak setuju jika reshuffle itu disebut sebagai upaya bersih-bersih pejabat yang diangkat di era Gubernur Fauzi Bowo. Menurutnya, rombak kabinet ini dilakukan untuk memilih pejabat yang bisa mengikuti irama kerjanya. 

"Ini sesuatu yang normal terjadi. Saya lihat Jokowi perlu orang-orang yang menurut dia cocok dengan apa yang dia kerjakan. Kalau pun ada subjektifitas dari pimpinan, itu sesuatu yang terjadi di mana-mana," ujar politisi fraksi PPP ini ketika dihubungi Republika, Senin (17/2). 

Menurut Aziz, format baru di Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI saat ini lebih dinamis. Sehingga pejabat-pejabat yang baru dilantik pada Rabu (12/2) tersebut bisa membantu percepatan pembangunan di Jakarta. 

Jokowi kembali merombak jajaran kabinet di Pemprov DKI Jakarta, Rabu (12/2). Dia melantik 33 pejabat eselon dua. Dari jumlah tersebut, delapan di antaranya merupakan kepala dinas. 

Tiga dari delapan kepala dinas yang diganti memang sempat tersangkut masalah. Yang sedang hangat dibicarakan saat ini yaitu Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono akibat adanya bus baru yang sudah mengalami kerusakan.

Sementara, Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga tersandung masalah pengadaan 200 truk sampah yang gagal. Kemudian Taufik Yudi Mulyanto tersandung masalah lelang jabatan kepala sekolah yang diduga ada rekayasa. 

Wartawan juga sempat menanyakan mengapa Jokowi tidak mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan yang dianggap lamban dalam bekerja. Jokowi menilai, Manggas sudah menunjukkan kerja kerasnya sehingga tidak ada alasan untuk mencopot dia.

"Yang namanya Pak Rudy, hampir setiap hari pukul 03.00 pukul 04.00 WIB sama saya ke lapangan. Itu menunjukkan dia mau kerja," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika