REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Aparat kepolisian diminta untuk mengusut tuntas kasus penembakan posko Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Jalan Line Exxon Mobil Gampong Kunyet Mule, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. "Kami minta polisi serius dan mengusut tuntas kasus penembakan itu. Deklarasi Pemilu Damai yang disponsori Polda Aceh telah dinodai," kata Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Zaini Djalil di Banda Aceh, Ahad (16/2).
Dua pria bersenjata menyerang dan melakukan penembakan terhadap pos Partai Nasdem pada Ahad (16/2), sekitar pukul 4.00 WIB. Dua pengurus Partai Nasdem luka-luka setelah dianiaya pelaku. Zaini Djalil menjelaskan, pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik Polres Aceh Utara, meski sebelumnya kasus itu telah ditangani ditingkat Polsek Matangkuli.
Di lokasi, kata dia, ditemukan delapan butir selongsong peluru senjata api laras panjang jenis M16. "Kami juga mempertanyakan kenapa masih ada senjata api ditangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tentunya kita tidak menginginkan kekerasan bersenjata terjadi lagi di Aceh," kata Zaini menambahkan.
Para pelaku, Ketua DPW Nasdem menjelaskan selain bersenjata juga menggunakan sebo. Setelah menembaki posko, pelaku masuk kedalam pos dan menganiaya dua kader partai. "Kalau senjata api itu masih berada ditangan sipil pelaku kriminal, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa Pemilu legislatif di Aceh akan berjalan demokratis. Ini sangat berbahaya, dan peristiwa teror sampai dengan ancaman keselamatan masih akan terjadi saat Pemilu nanti," paparnya.
Zaini juga menyebutkan bahwa Partai Nasdem selalu meminta para kader dan caleg agar tetap komitmen menjaga perdamaian Aceh. Jangan membusuk-busuki partai lain, tapi sampaikanlah program kerja partai yang mementingkan masyarakat banyak," kata dia menambahkan.
Sementara anggota posko yang dianiaya orang tak dikenal itu masing-masing Saiful Junaidi (28) dan Adnan Syahril (27). Keduanya adalah penduduk Gampong Aron Pirak, Kecamatan Matangkuli. Kondisi keduanya sudah membaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika