REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pramono Edhie Wibowo membantah jika pemerintahan Indonesia menerapkan konsep neo-liberalisme karena banyaknya program kerakyatan yang ditujukan untuk membantu kalangan kurang mampu.
"Itu tidak benar. (Neolib) Itu dipopulerkan orang yang mungkin mencari popularitas," kata peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu dalam dialog dengan kalangan wartawan di Medan, Sumut, Sabtu sore.
Menurut Pramono, untuk memutuskan Indonesia menerapkan konsep neolib atau tidak, diperlukan pembahasan secara luas dengan memperbandingkan arti istilah itu dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Isu yang didengung-dengungkan selama ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak mempedulikan nasib rakyat kecil dengan membuka pasar secara luas.
Namun, kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia justru membantah isu tersebut dengan banyaknya program yang membantu masyarakat kurang mampu.
Ia mencontohkan pemberian raskin, bantuan operasional sekolah (BOS), UMKM, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), kredit usaha rakyat (KUR), dan program PNPM.
"Indonesia memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Itu sudah bukan neolib," ujarnya.
Isu neolib tersebut mungkin dapat dibenarkan jika Indonesia tidak mengalami kemajuan. Namun dalam kenyataan, Indonesia justru semakin maju dan semakin mendapatkan pengakuan internasional.
"Dibawah pemerintahan SBY yang katanya neolib, Indonesia lebih baik atau tidak?" kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.
Ketika dipertanyakan masih banyaknya utang Indonesia, Pramono Edhie justru menilai hal itu sebagai bentuk meningkatnya kepercayaan internasional.
"Kenapa luar negeri mau memberi utang terus? Karena mereka tahu Indonesia pasti mampu membayar utangnya," ucapnya.
Sebagai pertanggungjawaban atas kepercayaan internasional tersebut, pemerintah harus dapat menggunakan utang itu sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan kemajuan bangsa.
"Jadi, (utang itu) bukan aji mumpung-mumpungan," tukas Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
