REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan kendaraan dari kediaman beberapa anggota DPRD Banten, Kamis (13/2). Penyitaan mobil ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, adanya penyitaan itu harus ditindaklanjuti lebih jauh. Menurut dia, KPK perlu menelusuri peranan anggota DPRD Banten dalam kaitan dengan kasus yang menjerat Wawan. "Karena kami menganggap pemberian ke anggota DPRD itu tidak hanya terkait cuci uang, tapi gratifikasi atau suap," kata dia, dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/2).

Dari hasil penelusuran atau laporan masyarakat, Ade mengatakan, bisnis yang dilakukan perusahaan dibawah kendali Wawan diduga terkait dengan proyek pemerintahan. Sehingga, ia mengatakan, kaitannya dengan APBD atau APBN. Bicara soal anggaran, menurut dia, kewenangannya ada di dewan. "Pembuat keputusan (terkait anggaran) itu ada di parlemen," ujar dia.

Ade mengatakan, DPRD mempunyai kewenangan untuk menentukan anggaran. Apalagi nama yang muncul adalah Ketua DPRD dan juga Badan Anggaran (Banggar). Karena itu, menurut dia, muncul dugaan adanya pemberian ke anggota DPRD dari Wawan terkait dengan kewenangan tersebut.

Karena itu, ia mengatakan, KPK harus menelusuri lebih jauh hubungan antara adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu dengan anggota DPRD. "Hubungannya patut diduga terkait itu (anggaran). Jadi bisa dengan mudah meloloskan permintaan budget dan sebagainya kepadaa DPRD," kata dia.

Ade mengatakan, adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus yang menjerat Wawan sangat penting. Ia mengatakan, itu bisa memberikan gambaran pola dugaan korupsi yang dilakukan di Provinsi Banten. "Sehingga orang yang nanti memimpin di Banten tidak lagi melakukan yang sama dan rakyat bisa terus mengawasi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika