REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Tenaga Kerja DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), FX Arief Poyuono mengatakan bahwa Gerindra mendukung penuh upaya KPK dalam pengawasan dana BPJS.
"Kami sangat mendukung upaya KPK terkait dengan pengawasan dana BPJS. Terlebih lagi saat ini merupakan tahun politik karena menjelang pemilu. Hal ini menyebabkan dana BPJS rawan diselewengkan oleh elit-elit politik yang tidak bertanggung jawab," kata Arief melalui siaran persnya, Kamis (13/2).
Sebagai fakta, banyak elit politik yang melakukan pembelian saat BUMN melakukan penjualan saham perdana sehingga banyak elit politik yang memiliki saham BUMN. Yang dikhawatirkan adalah dana BPJS digunakan untuk investasi di pasar saham.
Jika nantinya harga saham jatuh, tentu hal ini akan merugikan BPJS. Oleh karena itu pengawasan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Perlu diperhatikan pula apakah pihak pengawas seperti KPK benar-benar mengerti cara mengawasinya."Jangan sampai KPK kecolongan." tutur Arief.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdapat potensi penyalahgunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) . Lembaga tersebut mengelola dana Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 40 triliun setiap tahun.
Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dana tersebut berpotensi dikelola oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, oleh karena itu KPK menilai bahwa BPJS perlu dikawal. Pengawasan dilakukan oleh KPK bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika