REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Joko 'Jokowi' Widodo melantik delapan kepala dinas baru. Pelantikan berlangsung di ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/2). Salah satu yang dicopot adalah Udar Pristono yang posisinya sebagai Kepala Dinas Perhubungan digantikan Muhammad Akbar.
Akbar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Sedangkan Pristono kini masuk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Jokowi juga melantik Saptastri Ediningtyas, yang sebelumnya Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, menjadi Kepala Dinas Kebersihan.
Saptastri menggantikan posisi Unu Nurdin, yang kini dipindah ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Adapun, jabatan kepala dinas pendidikan kini dipegang oleh Lasro Marbun, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana. Lasro menggantikan posisi Taufik Yudi Mulyanto yang kini menduduki posisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
Ketiga mantan kepala dinas tersebut memang sempat tersangkut masalah. Yang sedang hangat dibicarakan saat ini yaitu kepala dinas perhubungan akibat adanya busway baru yang sudah mengalami kerusakan. Sementara, Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga tersandung masalah pengadaan sebanyak 200 truk sampah yang gagal. Adapun Taufik Yudi Mulyanto tersandung masalah lelang jabatan kepala sekolah yang diduga ada rekayasa.
Kepala dinas lain yang hari ini dilantik yakni Agus Bambang S sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan, Nandar Sunandar sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Masrokhan sebagai Kepala Dinas Sosial, serta Haris Pindratno sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.
Dalam acara pelantikan, Jokowi meminta kepada para kepala dinas baru untuk serius bekerja. Mantan Wali Kota Solo itu juga memperingati para kepala dinas baru agar tidak bekerja hanya karena dilihat atasan, alias menggunakan prinsip 'asal bapak senang'.
"Jangan laporkan sudah beres, tapi nyatanya tidak ada isinya. Mohon maaf. Kita ini ingin bangun budaya kerja yang baik di Jakarta," kata Jokowi, Rabu (12/2).
Jokowi juga mengatakan, bahwa semua kinerja mereka akan diawasi. Karenanya, kata dia, apabila ada perintah yang tidak dikerjakan, akan langsung dimasukkan dalam poin penilaian. "Biasanya kalau saya berikan perintah, pasti saya ikuti prosesnya. Jangan mengira itu tidak saya catet," ujarnya.
Namun demikian, Jokowi enggan menjawab secara gamblang apakah penggantian kepala dinas ini karena kinerja mereka yang buruk. Jokowi hanya mengatakan bahwa masyarakat butuh pejabat yang mau bekerja keras. "Sekarang ini yang dibutuhkan kerja kongkrit, tidak hanya kata-kata," sindirnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika