REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyediakan surat suara dengan huruf Braille untuk para pemilih berkebutuhan khusus tuna netra. Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakim Naja menilai KPU bersikap diskriminatif karena tidak menjamin kebutuhan pemilih berkebutuhan khusus tersebut.

"Apa pun alasannya, KPU harus sediakan surat suara (berhuruf) Braille ini. Ini saya (sebagai anggota Komisi II) baru tahu masalah ini," kata Hakim yang ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (11/2).

Hakim menambahkan semakin dekatnya waktu pemilihan legislatif, KPU harus melakukan evaluasi tentang cetak surat suara Braille tersebut."Inti nya tetap harus ada. Untuk DPR, DPRD, juga yang sudah ada (naik cetak) untuk caleg DPD," ujar dia.

Diketahui, KPU hanya mencetak surat suara berhuruf Braille yang diperuntukkan hanya untuk caleg di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Surat suara Braille tidak tersedia untuk caleg DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komisioner KPU, Arief Budiman menerangkan alasan teknis membuat hal itu terjadi. Arief berkelit surat suara Braille membutuhkan ruang kertas yang lebih lebar dan teknis pencetakan yang berbeda.

Untuk pencetakan surat suara dengan huruf Braille tersebut menimbulkan masalah. Surat suara DPD tidak banyak memunculkan nama-nama calon. Hal itu memungkinkan mencetaknya dengan huruf braille. Tapi tidak demikian untuk surat suara DPR atau pun DPRD.

Dengan cetak nama caleg dengan huruf normal sudah membuat surat suara padat akan nama peserta pemilu itu. Kata Arief, dengan huruf Braille, nama-nama peserta pemilu itu akan semakin tidak terbaca, lantaran terjadi penumpukan huruf-huruf. Arief juga memberi jaminan, pemilih penyandang tuna netra dan disabilitas tidak diabaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika