REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA -- Politisi Golkar Bambang Soesatyo menilai, mereka yang mempersoalkan legitimasi pemilihan Presiden tahun 2014 karena tidak bersamaan dengan pemilihan legislatif, merupakan kalangan opurtunis. Mereka ingin bisa maju menjadi calon presiden, tanpa perlu bersusah-payah meraih dukungan bagi partainya.
''Mereka yang ingin agar dirinya atau calonnya bisa maju menjadi capres tanpa perlu bekerja keras membesarkan partai adalah kaum oportunis. Mereka orang-orang yang hanya mau mendapat enaknya,'' katanya di Banjarnegara, Sabtu (8/2).
Bambang mengakui, sesaui konstitusi setiap warga negara memang berhak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Namun dia mengingatkan, bila presiden dan calon presiden yang terpilih ternyata tidak mendapat dukungan kuat dari parlemen yang merupakan anggota partai, maka hal ini akan menyebabkan pemerintahan yang dibangun menjadi tidak kuat.
''Kalau pemerintahan cukup tidak kuat, maka kebijakan yang diambil tidak akan efektif,'' jelasnya. Untuk itulah, Bambang menilai sistem electoral threshold sebenarnya sudah cukup baik untuk tetap diterapkan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia.
Dia mengingatkan, pada masa seperti sekarang, bila setiap orang bisa mencalonkan diri sebagai presiden, maka dia bisa saja memanfaatkan statusnya itu untuk mengeruk keuntungan dirinya. Misalnya, dengan pencapresannya dia akan meminta sumbangan pada berbagai pihak, yang sebenarnya sumbangan itu untuk dirinya.
Berdasarkan pertimbangan itu, Bambang mengaku bisa memahami bila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif, baru akan dilaksanakan tahun 2019.
Bambang yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar ini optimistis, dari hasil pemilihan legislatif April 2014 ini, Golkar akan lolos ketentuan electoral threshold. ''Kita optimistis, Golkar akan bisa lolos electoral treshold, sehingga bisa mencalonkan ketua umumnya sebagai capres dari Golkar,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika