REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Malam ini, Selasa (4/2) ribuan nelayan dari berbagai daerah di pantura Jabar dan Jateng berangkat ke Jakarta. Mereka siap mengepung Pertamina, Kementerian ESDM, dan Istana Negara untuk berunjuk rasa pada Rabu (5/2).
Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu itu menolak pencabutan subsidi solar untuk kapal diatas 30 GT. Mereka menilai, kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi solar untuk kapal diatas 30 GT sangat memberatkan nelayan.
Untuk nelayan yang berasal dari Kabupaten Indramayu, mereka berangkat menuju Jakarta dari depan kantor KPL Mina Sumita, sekitar pukul 21.30 WIB. Ada 12 bus yang mengangkut sekitar 700 nelayan dari Kabupaten Indramayu.
Nelayan Indramayu akan bergabung dengan nelayan dari Cirebon (Jabar), Jakarta, serta Batang, Tegal, dan Brebes (Jateng) maupun wilayah pantura lainnya.
"Pencabutan BBM bersubsidi bagi nelayan dengan kapal 30 GT keatas merupakan kado kesengsaraan bagi nelayan yang diberikan pemerintah," ujar Koordinator umum aksi, yang juga Ketua KPL Mina Sumitra Indramayu, Ono Surono.
Ono menyatakan, selain menyengsarakan nelayan, keputusan pencabutan subsidi BBM ini juga sangat tidak tepat. Pasalnya, saat ini nelayan dalam kondisi paceklik setelah tidak dapat melaut akibat gelombang tinggi dan cuaca buruk di laut.
Salah seorang pemilik kapal, Robani Hendra Permana, menerangkan, keperluan BBM menghabiskan 60 persen perbekalan modal saat melaut. Jika subsidi BBM dicabut, maka kebutuhan BBM akan memakan porsi 85 – 90 persen dari total perbekalan.
Selain itu, lanjut Robani, dengan skema usaha bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan/anak buah kapal (ABK), maka pendapatan kedua belah pihak akan berkurang. Apalagi, saat ini pendapatan kapal sudah diambang batas antara modal dan keuntungan.
"Bukan tidak mungkin lama kelamaan akan membuat usaha kami menjadi bangkrut," tutur Robani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika