REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menilai perlunya reformasi dalam tubuh partainya. Menurut dia, susunan pengurus partai berlambang bintang mercy itu perlu diubah untuk bisa memulihkan elektabilitas partai.
"Saya kira saat ini memang perlu reformasi kabinet di Partai Demokrat," kata Pasek, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/2). Harus diakui, menurut dia, susunan pengurus saat ini tidak menunjang untuk bisa meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.
Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 6-16 Januari 2014, elektabilitas Partai Demokrat hanya 4,7 persen. Partai pemenang Pemilu 2009 itu masih kalah jauh dari Partai Golkar dan PDI-Perjuangan yang mempunyai elektabilitas lebih dari 18 persen.
Berkaca pada kondisi Partai Demokrat saat ini, Pasek mengusulkan adanya perubahan jajaran pengurus. "Masih ada waktu pembenahan. Saya kira tinggal di tata saja," ujar dia.
Bahkan, Pasek mendorong pengurus Partai Demokrat yang sudah merasa gagal menjalankan tugasnya untuk mundur. Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga menyoroti posisi Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Di mana saat ini kementerian yang dipimpin Syarief tengah dilanda kasus dugaan korupsi. "Konsentrasi dengan masalah yang dihadapi," kata dia.
Pasek mencontohkan situasi yang menimpa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia menyebut Anas juga diminta untuk konsentrasi pada persoalan hukumnya ketika menjadi tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di Hambalang dan proyek-proyek lainnya. "Pak Syarief juga bisa konsentrasi juga menghadapi masalah hukum," ujar dia.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tengah mengusut kasus dugaan korupsi dana pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM. Diduga kasus ini mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 17 miliar. Pemenangan tender itu adalah PT Imaji Media yang dimiliki putra Syarief. Memang dalam kasus ini belum ada dugaan keterlibatan Syarief. "Tapi paling tidak perlu konsentrasi," ujar Pasek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
