Selasa 28 Jan 2014 05:36 WIB

Sebut PSK Sebagai Pahlawan, Bupati Kendal Dikritik HTI

Rep: Amri Amrullah/ Red: Karta Raharja Ucu
PSK (ilustrasi).
Foto: Blogspot.com
PSK (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengkritik Bupati Kendal, Jawa Tengah, Widya Kandi Susanti yang menyebut Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai pahlawan keluarga.

Menurut Muslimah HTI, sebutan pahlawan keluarga bagi PSK karena mereka bekerja untuk menghidupi keluarga, bisa disalahartikan.

Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Iffah Ainur Rochmah kepada ROL mengatakan, pernyataan Bupati Widya menunjukkan cara berfikirnya yang pragmatis, kompromis dan sekular.

"Sebagai pengambil kebijakan selayaknya menyampaikan pernyataan dan membuat kebijakan yang bisa memberikan solusi, tidak hanya kompromistis dan mencari yang paling ringan risikonya," ujarnya, Senin (27/1).

Ia mengingatkan, sebagai seorang Muslimah semestinya tidak mentolerir hal yang dilarang agama. Bila merujuk kepada aturan agama, dalam hal ini Islam, justru Bupati Widya akan mendapati komprehensifnya aturan Islam mengatasi persoalan ini.

Iffah menjelaskan, Islam menetapkan lima jalur ini harus ditempuh untuk mengatasi maraknya prostitusi. Pertama penegakan hukum dengan sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi. Tidak hanya mucikari atau germonya, tapi juga PSK dan pemakai jasanya yang merupakan subjek dalam lingkaran prostitusi harus dikenai sanksi tegas.

Kedua, penyediaan lapangan kerja. Sebab, menurut Iffah, faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan utama PSK terjun ke lembah prostitusi. Ketiga, pendidikan atau edukasi yang sejalan, karena pendidikan bermutu dan terjangkau bagi masyarakat memberikan bekal kepandaian dan keahlian. Sehingga mereka mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal.

"Keempat, sosial. Yakni pembinaan membentuk keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga harus menjadi perhatian pemerintah." katanya.

Dan terakhir dan terpenting kemauan politik. Karena, menurut Iffah, penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat Islam. "Dibutuhkan political will di tingkat negara untuk menutup tuntas pintu-pintu prostitusi," ucap Iffah.

Kekhawatiran Muslimah HTI terhadap prostitusi ini diawali pernyataan Widya pada Kamis (23/1) kemarin. Pernyataan Widya yang menyebut PSK sebagai pahlawan keluarga memicu perdebatan luas.

Widya menjelaskan maksud pahlawan keluarga karena mereka umumnya bekerja untuk menghidupi keluarga. "Dalam kondisi itu, tidak manusiawi jika tempat pelacuran ditutup," ujar Bupati Kendal.

Selain tidak manusiawi, ia beralasan, dengan ditutupnya lokalisasi akan menimbulkan persoalan baru, yaitu menambah kemiskinan dan merebaknya penyakit kelamin. Kemungkinan para PSK itu akan mangkal di jalan-jalan bila lokalisasi ditutup.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement