REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengatakan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) harus siap menghadapi pasar bebas Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) tahun 2015.
“Kita akan bersaing karena jasa pendidikan dalam AFTA akan dibuka. Jika tidak dipersiapkan dengan baik maka Indonesia akan menjadi pasar,” katanya pada Pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) I PGRI di Surabaya, Jatim, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad (26/1).
Menurutnya, AFTA merupakan tantangan serius. Oleh karena itu dia menegaskan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir bagi PGRI untuk merumuskan beberapa standarisasi kualitas guru dan dosen yang mengajar antar negara di Asia. Adapun pendekatan dan cara mengajar yang ditetapkan harus memenuhi standar.
Hal ini sangat penting dan harus dilakukan PGRI, utamanya yang berkaitan dengan kompetensi akademik, profesionalisme, sosial, sifat perilaku, dan kompetensi perubahan.
“Selain itu, di bidang pendidikan harus meletakkan akhlak dan moralitas sebagai basis pendidikan,” ujarnya.
Untuk itu, kata Sokarwo, melalui pertemuan ini PGRI tidak hanya merumuskan permasalahan guru honorer, tetapi juga kualitas pendidikan karena tawaran yang masuk luar biasa. Ini karena guru atau tenaga pengajar yang ditawarkan dianggap kualitasnya lebih baik daripada Indonesia.
Guru yang tergabung dalam PGRI dinilainya juga harus menahan tidak menggunakan kekerasan dalam mengambil keputusan.
“Gunakan dialog, musyawarah untuk mufakat dalam memperjuangkan ide dan pemikiran. Guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya, karena jika guru menggunakan kekerasan, maka sikap dan tindakan anak didiknya akan lebih keras daripada gurunya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo mengatakan, tantangan PGRI mendatang lebih besar dan kompleks, utamanya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, dia menambahkan, kinerja organisasi dituntut semakin maksimal dalam mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat.
Dia berharap, PGRI kedepannya jadi lebih baik bisa menjadi tempat yang sejuk untuk bernaung para guru dan partner pemerintah yang mampu berjuang bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sulistyo juga berharap, guru honorer dan guru swasta mendapat perhatian.
Ini karena sampai sekarang status kepegawaian guru honorer tidak terlindungi sama sekali, mulai dari rekruitmen sampai kesejahteraannya juga jauh dari memadai.
Sementara itu ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi mengatakan, selama Konkernas PGRI kali ini akan membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan dan guru. Ini termasuk persoalan di daerah masing-masing peserta.
“Selain itu akan dilaporkan pelaksanakan kegiatan PGRI tahun 2013 dan penyusunan program 2014-2019,” ujarnya.
Konkernas yang bertema 'Memantapkan PGRI sebagai organisasi profesi guru Indonesia untuk memajukan pendidik bermutu' ini diikuti 417 orang peserta dari 33 Provinsi se-Indonesia ini terdiri dari pengurus besar PGRI, dewan pakar PGRI, pengurus PGRI Kabupaten atau Kota se-Jatim, dan perguruan tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika