Kamis 23 Jan 2014 17:28 WIB

RDKK Jadi Kendala Penyaluran Pupuk Sumut

Pupuk bersubsidi (ilustrasi)
Foto: ANTARA
Pupuk bersubsidi (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Penyaluran pupuk bersubsidi di Sumatera Utara pada awal tahun ini masih terkendala belum masuknya rencana definitif kebutuhan kelompok dari petani di kabupaten/kota setempat.

"Masih sebagian kecil daerah memasukkan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). Produsen tentunya tidak berani menyalurkan pupuk tanpa berdasarkan RDKK sesuai ketentuan," kata Sales Supervisor PT.Petrokimia Gresik Wilayah Sumut, Cahyono di Medan, Kamis.

Menurut data dari 33 kabupaten/kota di Sumut, hanya Kabupaten Deliserdang dan Serdang Bedagai yang sudah masuk RDKK nya.

Manajemen sudah membicarakan belum masuknya semua RDKK itu ke Dinas Pertanian Sumut dengan harapan agar kabupaten/kota cepat menanggapinya.

Meski demikian, kata dia, Petrokimia sudah mempersiapkan stok yang memadai untuk kebutuhan daerah Sumut.

Stok per 11 Januari misalnya untuk jenis ZA sebanyak 5.400 ton, SP36 sejumlah 17.750 ton dan NPK Phonska 35.300 ton.

Dengan stok yang memadai diharapkan tidak ada permasalahan dalam penyaluran pupuk ke kios-kios saat RDKK itu masuk.

"Manajemen optimistis penyaluran pupuk tahun ini lebih baik dari tahun lalu," katanya.

Dia mengatakan untuk Sumut tahun ini alokasi pupuk ZA mencapai 43.800 ton, SP36 sebanyak 43.500 ton dan NPK Phonska 126.700 ton.

Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba mengatakan akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyampaikan RDKK.

"Saya akan bicarakan serius masalah RDKK itu ke Dinas Pertanian Sumut dan wali kota/bupati," katanya.

Menurut dia, di saat anomali cuaca yang masih terjadi dan bisnis yang belum maksimal, tidak boleh ada gangguan ke petani yang berdampak pada terganggunya produksi.

Terganggunya produksi di satu sisi akan membahayakan pasar karena permintaan tidak bisa dipenuhi sehingga dapat mendorong kenaikan harga yang akhirnya memicu inflasi.

Kondisi itu juga bisa membuat pendapatan petani menurun sehingga menurunkan daya beli.

"Produsen sendiri juga diharapkan bisa meningkatkan koordinasi dengan Pemkot/Pemkab dan tentunya harus mengawasi penyaluran pupuk itu agar benar-benar sampai ke petani," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement