REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertebarannya berbagai pos koordinasi (posko) banjir merupakan bentuk empati dan simpati masyarakat terhadap para pengungsi.
Namun berbagai tenda dan atribut partai politik (parpol) yang disertai spanduk-spanduk bertuliskan nama calon legislatif (caleg), lengkap dengan nomor urut dan lambang parpol, merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak elok.
Keprihatinan ini diungkapkan oleh Zastrouw Al-Ngatawi, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat (PP) Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi).
"Bencana mestinya menjadi sarana instropeksi diri untuk meningkatkan empati dan solidaritas sosial," ujar Zastrouw saat dihubungi Republika.
Menurutnya, politisasi bencana sama saja memanfaatkan kesedihan dan penderitaan orang lain untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Ketua Umum salah salu badan otonom (banom) Nahdlatul U'lama (NU) itu menegaskan, politisasi bencana bukan saja tidak pantas, tetapi juga tidak benar secara moral etik keagamaan.
Dalam pantauan, wilayah terdampak banjir di sepanjang jalan Jatinegara Barat, Rabu siang (22/1), bertebaran sejumlah atribut dan tenda parpol yang dilengkapi dengan foto, nomor urut dan lambang partai milik caleg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika