REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Memasuki babak baru Konvensi Partai Demokrat yakni debat antarcapres, tim pemenangan Anies Baswedan mengklaim capresnya terlihat paling siap di antara calon yang lain. Dalam debat yang dilaksanakan di Istana Maimun, Medan, Rabu (22/1), pendiri Gerakan Indonesia Mengajar itu beradu argumen dengan Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, dan Marzuki Alie.
Hadir dalam debat perdana Capres Konvensi Partai Demokrat, Anies Baswedan angkat suara mengenai pertumbuhan ekonomi di daerah. Menurut penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini, ketimpangan besar antara pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah perlu segera diatasi. "Pertumbuhan ekonomi jangan hanya lihat angkanya, tapi distribusi pertumbuhan itu harus merata," tegas mantan Ketua Komite Etik KPK ini.
Anies mencontohkan 52 persen kredit dikucurkan di Jakarta, sementara 48 persen lainnya dibagi rata ke seluruh provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut mantan moderator debat capres Pemilu 2009 ini mengajukan sebuah solusi. "Inisiatif yang saya lakukan untuk menekan ketimpangan itu adalah merelokasikan kantor-kantor BUMN ke berbagai daerah," ujar capres termuda Konvensi Partai Demokrat ini.
Dalam debat tersebut Anies juga memaparkan fokusnya terhadap pengembangan kualitas manusia Indonesia. "Hidup di era global, bukan berarti tentang memikirkan dunia global. Kuncinya ada pada pengembangan manusia Indonesia," paparnya. Anies menambahkan dalam era globalisasi dibutuhkan integrasi dengan dunia untuk peningkatan kesehatan dan pendidikan. "Modal kita bersaing di dunia global adalah manusia dan kekayaan alam Indonesia," tegas Anies, dalam siaran persnya yang diterima ROL, Rabu (22/1) malam.
Satu dari seratus intelektual dunia versi Majalah Foresight ini juga tak bosan-bosannya menegaskan tekadnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menawarkan alternatif pemberantasan korupsi. "KPK harus fokus di hulu dalam pemberantasan korupsi. Kepolisian dan kejaksaan juga harus direformasi total," tegas mantan Ketua Komite Etik KPK ini. Anies juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semesta. Menurut anggota Tim 8 KPK ini penegakan hukum masih menjadi masalah besar yang harus dituntaskan.
Ditanya mengenai penanggulangan bencana, Anies menyikapinya dengan mengusulkan tiga solusi penanggulangan. “Pertama, semua orang harus sadar akan kondisi rawan bencana ini. Lokasi Indonesia itu rawan bencana alam, dan seharusnya ada gerakan penyadaran resiko bencana,”. Langkah kedua menurutnya dalah pengurangan resiko misalnya rumah tinggal dari bahan bambu untuk meminimalkan resiko gempa. “Yang ketiga adalah mengelola risiko, kita harus memiliki manajemen saat bencana dan pasca bencana,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
