REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah diposisikan sebagai organisasi yang tidak toleran. Dikatakan, orang yang melihat MUI sebagai organisasi intoleran hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda.
"Hanya orang liberal, sekuler dan mereka yang berpaham kiri saja melihat MUI sebagai organisasi intoleran," ujar Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin kepada Republika, Rabu (22/1).
Bantahan Ma'ruf terkait pernyataan yang dikeluarkan Wahid Institute yang menyatakan MUI sebagai organisasi intoleran pertama setelah FPI.
Wahid Institute menilai MUI intoleran bukan karena kekerasan. Namun karena pernyataan dan fatwa yang cenderung merugikan umat beragama minoritas.
Ma'ruf pun meminta Wahid Institute dapat memahami proses fatwa yang dikeluarkan MUI. Menurutnya, jika hanya dilihat dari sudut pandang liberal dan sekuler tentunya mereka akan selalu melihat MUI ini intoleran.
"Fatwa itu diambil berdasarkan dalil dan hukum keagamaan yang kuat dan fatwa-fatwa MUI untuk umat Islam dan tetap menghormati umat agama lain," ujar Ma'ruf.
Wahid Institute mengklaim melakukan pemantauan selama Januari hingga Desember 2013 terhadap jumlah pelanggaran atau itoleransi di Indonesia. Lembaga yang dipimpin oleh Yenny Zanuba Wahid ini mengungkapkan setidaknya 245 kasus intoleransi, yang mencakup 19 wilayah di Indonesia.