REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR-- Program penertiban vila liar di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, berjalan lambat karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kekurangan dana.
Hal tersebut diakui Bupati Bogor, Rahmat Yasin, dalam pertemuan multipihak, yang di antaranya dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
"Kami punya tenaga, waktu, rencana, tapi duitnya kurang," Papar Yasin sambil melirik ke arah Jokowi.
Menurut Yasin, untuk menertibkan 231 vila tahun lalu, dibutuhkan dana sebesar 7,5 miliar. Dia menjelaskan, biaya pembongkaran vila sangat mahal karena tingkat kesulitanya tinggi, salah satunya disebabkan oleh konstruksi bangunan yang dirancang kokoh dengan konsep 'tahan gempa'.
"Syukur-syukur kalau Pemprov DKI, melalui Mas Jokowi, mau bantu, masyarakat Kabupaten Bogor pasti akan senang," rayu Yasin kepada Jokowi.
Merespons pernyataan Yasin, Jokowi menyatakan bahwa tahun ini, anggaran untuk membantu penertiban vila di kawasan Puncak yang tadinya 2,1 miliar akan dilipatgandakan.
Yasin melanjutkan, program penertiban vila liar di Puncak akan diteruskan pada Februari, dengan alasan APBD Pemkab Bogor masih dalam pembahasan.
Untuk diketahui, program penertiban vila liar di Kawasan Puncak yang digulirkan Pemkab Bogor tahun lalu, masih menyisakan 600-an vila liar yang belum dirksekusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika