REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Warga Pamekasan, Jawa Timur menyayangkan adanya ajang kampanye terselubung calon legislatif (caleg) dari partai politik tertentu dalam bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Nuansa kampanye itu terlihat dari cara menjadi pendamping dalam program itu.
Warga penerima bantuan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota, Pamekasan, Amiruddin, berpendapat bahwa bantuan itu murni merupakan bantuan pemerintah dan tidak ada kaitannya dengan partai atau calon anggota legislatif mana pun. "Dalam sosialisasi tentang pelaksanaan program itu, kami para penerima bantuan perbaikan rumah diminta untuk memilih dia, karena alasannya bantuan itu atas perjuangan si caleg itu," katanya, kemarin.
Amir bersama 40 penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di kelurahan ini menyayangkan adanya kampanye terselubung salah satu calon legislatif itu. Sebab menurutnya, bantuan itu bukan merupakan program politik, akan tetapi murni untuk kepentingan warga miskin.
Warga penerima bantuan mengecam adanya praktik kampanye terselubung dibalik bantuan itu. Apalagi, bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan, yakni hanya disalurkan Rp 3,5 juta dari seharusnya Rp 7,5 juta.
Secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Pamekasan, Muharram mengaku, dia tidak mengetahui program bantuan rumah itu jadi ajang kampanye caleg. Namun itu berjanji akan melakukan evaluasi terhadap program itu, termasuk adanya calon legislatif yang memanfaatkan program tersebut sebagai ajang kampanye.
Muharram juga berjanji akan menyerahkan bantuan sesuai dengan ketentuan, yakni Rp 7,5 juta ditambah Rp 1 juta untuk biaya pembangunan. "Yang jelas, program ini akan sesuai dengan ketentuan. Lagi pula kan programnya belum selesai, dan saat ini masih dalam tahap pelaksanaan," katanya.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Pamekasan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kemenpera sebanyak 313 unit rumah, tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu. Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kemenpera ini merupakan program pembangunan jangka menengah tahun 2009-2014 dengan tujuan untuk menekan menekan kekurangan (backlog) rumah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
