REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pertahanan kekuatan di wilayah perbatasan Indonesia dinilai masih lemah. Pasalnya, alokasi dana anggaran yang diberikan untuk TNI AL Indonesia terbatas.
Komandan Gugus Tempur Laut Armabar, Laksamana Pertama TNI AL A Octavian, mengatakan dana yang terbatas menjadi kendala dalam memperkuat pertahanan keamanan wilayah kelautan Indonesia. Sehingga, mempengaruhi jumlah sarana yang dimiliki.
"Kemampuan kapal-kapal kita terbatas untuk berada di Samudra Hindia. Kapal laut yang bisa kesana cuma kapal besar jenis freegate. Indonesia hanya memiliki 11-12 buah kapal. Sangat terbatas," katanya dalam acara 'Final Preparation Conference Multilateral Naval Exercise Komodo 2014', di Batam, Kamis (16/1).
Menurutnya, jumlah ideal kapal besar jenis freegate yang seharusnya dimiliki sebanyak 24 kapal untuk tiap-tiap daerah dalam satu tahun. "Itu untuk menjamin keamanan wilayah karena negara kita kepulauan," katanya.
Selain itu, minimnya fasilitas sarana angkatan laut Indonesia juga mempengaruhi banyaknya angka illegal immigrant yang masuk melalui beberapa tempat di Indonesia, seperti pantai utara Jawa.
Octavian mengatakan, meskipun jumlah immigran yang masuk menurun dari tahun lalu, terbatasnya kemampuan TNI AL masih menjadi kendala.
Selain itu, kurangnya koordinasi dengan masyarakat dalam mencegah masuknya immigran juga dikhawatirkan. Lantaran beberapa masyarakat Indonesia justru dinilai membantu immigran yang akan masuk di Indonesia.
"Seperti masyarakat di Cianjur. Mereka harus melaporkan apabila ada immigran dari mana saja yang masuk. Sehingga dapat ditindak," katanya menambahkan.
Anggaran yang dinilai kurang tersebut, lanjutnya, juga mempengaruhi kondisi rumah detensi imigrasi. Sehingga, para imigran ilegal ini dinilai akan tetap lolos dari tangkapan petugas.
Octavian mengatakan untuk meningkatkan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan, pihaknya meningkatkan kerjasama dengan negara lain serta meningkatkan kemampuan komunikasi dengan tiga bahasa dalam menangani kasus imigran ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
