REPUBLIKA.CO.ID, MARGONDA--Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Sarimun Hadisaputra mengatakan, kepala daerah baik walikota atau gubernur yang memiliki integritas dan track record baik, layak diberi kesempatan nyapres. Menurutnya, akan lebih baik jika seorang calon presiden merupakan orang yang telah sukses memimpin daerahnya.
“Dari segi kemampuan banyak putra bangsa yang menjabat di daerah punya kredibilitas dan integritas yang tidak diragukan. Jika mereka maju, mereka punya potensi untuk memberikan inovasi baru yang mungkin mengejutkan,” ujar Sarimun beberapa waktu lalu.
Sarimun mengatakan, seorang calon presiden yang berasal dari kepala daerah juga harus memiliki prestasi yang baik saat memimpin dan membangun daerahnya. Hal itu dibuktikan ketika ia reputasi dan prestasi baik berupa pengakuan dari warganya.
Seperti halnya gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya adalah wali kota Surakarta sering digadang-gadang menjadi Capres. Namun sosok Jokowi sebagai kader manut PDIP belum tentu juga akan diusung oleh partai banteng moncong putih itu. Jokowi sendiri hingga saat ini belum memberi isyarat bahwa ia akan maju sebagai capres.
“Tentunya tidak sembarang pemimpin daerah yang dapat mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres, harus mereka yang banyak inovasi, kreatifitas dan visi yang baik. Mengenai penilaian prestasi sudah ada penilaiannya sendiri dari tiap bidang, selain itu dilihat pula dari segi aspek yang sering diberitakan dan realitas yang dirasakan masyarakat,” papar Sarimun.
Selain Jokowi, Sarimun mencontohkan wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Menurutnya, Nur Mahmudi dinilai baik selama memimpin Kota Depok. Salah satunya, kepemimpinan Nur yang saat ini di periode kedua membuktikan kepemimpinannya diminati mayoritas warga Depok. "Nur Mahmudi memberikan terobosan inovasi yang bernuansa nasional seperti ketahanan pangan. Mereka harus diberikan kesempatan karena memiliki ide dan inovasi yang ingin diaplikasikan ke tingkat lebih besar,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika