REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Lebak Oong Syahroni mengatakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diluncurkan pemerintah 1 Januari 2014 hingga kini minim sosialisasi sehingga masyarakat kebingungan untuk mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
"Kami minta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN)," katanya di Rangkasbitung, Sabtu (11/1).
Ia mengatakan, selama ini banyak masyarakat miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kebingungan. Sebab rumah sakit yang menerima akses pelayanan gratis bagi masyarakat harus memiliki kartu BPJS.
Sedangkan, masyarakat tidak mengetahui bagaimana mendapatkan kartu BPJS juga persyaratanya karena tidak optimalnya sosialisasi itu.
"Kami menerima laporan dari masyarakat karena kebingungan untuk mendapatkan kartu BPJS guna mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika