REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kisruh kenaikan harga elpiji masih menyisakan persoalan serius yang harus diselesaikan. Kalangan pengamat energi menyarankan dua opsi yang bisa diambil untuk menyehatkan bisnis ini.
Opsi pertama, kata Direktur Eksekutif Center for Energy Strategic Resources Indonesia (Cesri) Prima Mulyasari, mengembalikan harga jual elpiji pada tingkat keekonomiannya. Rekomendasi BPK agar Pertamina menarikkan harga elpiji, kata dia, sudah tepat. "Elpiji 12 kg merupakan barang nonsubsidi sehingga memang Pertamina harus untung," kata Prima, Jumat (10/1).
Barang nonsubsidi yang dijual di bawah harga ekonomisnya ini, menurut dia, telah merugikan Pertamina. Rata-rata kerugian per tahun selalu naik, dan kini mencapai Rp 7 triliun.
Opsi kedua, jelas Prima, pemerintah harus memasukkan elpiji 12 kg sebagai barang subsidi, bagian dari public service obligation (PSO). Degan begitu, besaran subsidinya diagendakan di dalam APBN yang harus disetujui DPR.