REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesta Demokrasi terkabar yang dimulai pada April mendatang siap diamankan oleh aparat keamanan. Hal ini ditandai dengan diadakannya rapat pimpinan (Rapim) antara Polri-TNI membahas jalannya pola pengamanan sepanjang perhelatan Pemilu nanti.

Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, dalam Rapim yang sudah dilaksanakan tiga hari lamanya ini, Polri dan TNI telah melaksanakan paparan kesiapan pengamanan di seluruh satuan wilayah. Untuk itu, nota kesepahaman di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat pun dilakukan di antara keduanya.

“Sehingga bisa ada sinergi antara TNI dan Polri yang nanti benar-benar dilaksanakan,” ujar Sutarman pada acara Rapim di Gedung STIK Kamis (9/1).

Lebih dalam, Sutarman menjelaskan, mengenai pola persiapan pengamanan Pemilu ini akan dipraktikkan mulai bulan Maret nanti. Sejak awal bulan Maret hingga proses pelantikan presiden baru nanti, Polri akan melakukan setiap tahapan pengamanan yang dimulai dari pengamanan Pemilihan Legislatif. Sebanyak 400 ribu personel kepolisian disiapkan untuk aktif mengawal kondusifnya proses Pemilu nanti.

“Tanggal mulainya 16 Maret, kami akan kawal hingga proses pelantikan presiden. Itu selama kurang lebih 224 hari akan dilakukan pengamanan,” ujar dia.

Jenderal bintang empat ini menambahkan untuk proses persiapan pengamanan Polri telah diperkuat dengan data pemetaaan tingkat kerawanan di setiap wilayah. Pemetaan itu, dilakukan Polri dengan berkaca pada situasi saat dilaksanakan Pemilukada di setiap daerah.

Daerah padat yang penduduknya kerap bergesekan , disebut Sutarman sebagai bagian dari kerawanan. Ancaman keamanan pun menurutnya banyak yang perlu diwaspadai seperti praktik politik uang, tahapan kampanye dan intimidasi, serta ancaman meningkatnya aksi teroris jelang Pemilu 2014.

“Tapi semua sudah kami persiapkan formulanya, sejak jauh-jauh hari kami sudah persiapkan sejumlah langkah-langkah untuk mengantisipasinya,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika