REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Peternak menuntut infrastruktur pembangunan peternakan segera dibenahi. Termasuk dalam hal ini yaitu melakukan pemberdayaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), sistem logistik sapi, transportasi ternak antar wilayah baik laut maupun darat.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengatakan upaya ini terutama untuk menekan jumlah pemotongan sapi betina produktif secara nasional. Selain itu juga untuk meningkatkan populasi ternak di sentra-sentra produksi. "Ini syarat mutlak yang harus dilakukan dengan melibatkan stakeholder secara aktif," katanya Kamis (9/1).
Larangan pemotongan betina produktif tertera dalam Undang-undang No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu pemerintah diminta bertindak tegas menegakkan peraturan tersebut agar pemotongan betina produktif tidak berkepanjangan. Berdasarkan penelitian Tawaf tahun 2013, telah terjadi pemotongan sapi lokal betina umur produktif sebesar 31,04 persen.
Tawaf juga mengingatkan bahwa importasi seharusnya digunakan sebagai alat sebatas menambal kekurangan. Di sisi lain, pemerintah juga harus punya komitmen kuat untuk meningkatkan kontribusi pengadaan daging di dalam negeri. "Menurut PPSKI, inilah usaha yang paling efektif untuk menurunkan harga daging sapi, namun tetap melindungi perternakan sapi potong lokal," katanya.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro mengatakan dibutuhkan dukungan dari Kementerian lain untuk membangun infrastruktur peternakan. Kementerian Perhubungan misalnya, telah bersedia menyediakan alat angkut ternak sapi. "Tahun ini ada dua kapal yang disiapkan, tahun depan ada satu kapal lagi," katanya ditemui di kantor pusat Kementan, Kamis (9/1).
Transportasi sapi yang layak dibutuhkan agar potensi daging tidak menyusut. Saat ini bobot sapi susut sekitar 30 persen setiap kali pengangkutan. Dengan fasilitas yang memadai bobot sapi bisa dipertahankan saat pengiriman dari sentra produsen ke sentra konsumen.
Terkait harga sapi, Kementan merekomendasikan harga sapi yang ideal bagi peternak adalah Rp 85 ribu per kilogram (kg). Harga ini berbeda dengan perhitungan Kementerian Perdagangan sebesar Rp 76 ribu per kg. Potensi daging sapi sekarang mencapai 575,88 ribu ton. Dari jumlah tersebut, realisasi diperkirakan mencapai 443,22 ribu ton. Sedangkan kebutuhan daging nasional sebesar 530,55 ribu ton. "Dari segi populasi, impor yang diperlukan hanya sekitar 7 persen saja," katanya.
Saat ini pihaknya tengah mengatur strategi agar budidaya sapi berjalan efektif. Rencananya, Pulau Jawa hanya akan dijadikan tempat penggemukan sapi. Sementara upaya lain termasuk pembibitan dan perawatan sapi akan dilakukan di luar Jawa. "Ini karena harga pakan di Pulau Jawa lebih mahal dari daerah lainnya," katanya.
Kementan juga tengah merancang sertifikasi mengenai sapi bibit lokal. Hal ini dilakukan agar sapi bibit murni bisa mendapatkan harga jual yang lebih murah. Di luar negeri, menurut Syukur, harga sapi bibit murni bisa mencapai ratusan juta rupiah, jauh sekali dibanding indukan. Indonesia mempunyai sapi bibit unggulan, antara lain sapi Bali, sapi Madura dan sapi Aceh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
